Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Chatib Basri Usul Perlindungan Sosial Diperluas ke 60 Persen Penduduk

Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri menyarankan agar program perlindungan sosial atau bantuan sosial diperluas ke 60 persen penduduk Indonesia.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 18 Oktober 2021  |  13:15 WIB
Pengamat Ekonomi M. Chatib Basri. - FB Sri Mulyani
Pengamat Ekonomi M. Chatib Basri. - FB Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior sekaligus mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri menyarankan agar pemerintah memperluas program perlindungan sosial hingga ke 60 persen penduduk Indonesia.

Menurutnya, hal ini penting mengingat perlindungan sosial menjadi krusial untuk mendukung masyarakat miskin saat terjadinya wabah seperti sekarang. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki kemewahan untuk tinggal atau bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19

"Perlindungan sosial harus tetap diberikan, bahkan saya mengusulkan untuk diperluas kepada 60 persen penduduk Indonesia. 160 juta itu 40 juta rumah tangga," jelas Chatib dalam webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Selanjutnya, Chatib meminta agar jumlah yang harus diberikan berkisar antara Rp1 juta-Rp1,5 juta. Dia berharap nominal bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak lebih rendah dari nilai tersebut.

Mantan Menteri Keuangan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan dana tersebut adalah sekitar Rp40 triliun selama satu bulan penyaluran.

"Kalau kita kasih sekitar tiga bulan atau enam bulan itu sekitar Rp120 triliun - Rp240 triliun. Menurut saya alokasinya ada," tegas Chatib.

Untuk membiayai penyaluran perlindungan sosial yang lebih besar, Chatib menyarankan agar pemerintah mengefisienkan belanja APBN. Misalnya, dengan lebih selektif dalam menyalurkan insentif (belanja) perpajakan; reformasi perpajakan; dan realokasi anggaran kementerian/lembaga.

"Apakah kementerian dan lembaga itu butuh anggaran itu saat ini? Saya tidak bilang di-postpone, tapi mungkin bisa di-delay di beberapa tahun ke depan," tambahnya.

Adapun, pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan anggaran perlindungan sosial pada APBN 2022 adalah sebesar Rp429,9 triliun.

Anggaran itu untuk membiayai sejumlah program seperti melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mendukung reformasi secara bertahap, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

#ingatpesanibu #sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

chatib basri bansos Adaptasi Kebiasaan Baru
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top