Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PUPR menyebut penyediaan perumahan yang inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan untuk seluruh elemen masyarakat merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia.
Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-11 yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dan The New Urban Agenda yang menyebutkan inclusive housing sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan.
"Saat ini kita masih melihat kondisi pembangunan perumahan yang belum ideal. Orang mampu dapat tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempat beraktivitas. Di sisi lain, Masyarakat Berpenghasilan Rendah [MBR] masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan biaya transportasi yang lebih mahal," ujarnya dalam sambutan di acara Indonesia Housing Forum 2021, Kamis (14/10/2021).
Dia menuturkan perlu dikembangkan konsep hunian inklusif yang menekankan adanya prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memperoleh hunian yang aman, layak, dan terjangkau, termasuk untuk MBR.
Menurut Basuki, pembangunan perumahan yang inklusif ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta
Baca Juga
Namun demikian, penyediaan perumahan yang inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berat yakni masih rendahnya persentase KPR terhadap PDB dibandingkan dengan negara lain, yaitu hanya sekitar 2,9 persen.
Tantangan lainnya penjalaran kota (urban sprawl) yang membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan.
Hal ini termasuk daerah-daerah produktif pertanian/irigasi, terlebih pada 2045 diprediksi sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal didaerah perkotaan atau meningkat dari 56 persen menjadi 70 persen dari total populasi.
"Selain itu, tantangan lainnya, masih banyaknya rumah tidak layak huni dan backlog perumahan," katanya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56 persen menjadi sebesar 70 persen atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga
Adapun, untuk mempercepat penyediaan perumahan di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 2015 telah mencanangkan program sejuta rumah untuk meningkatkan sinergi antar pelaku pembangunan dalam kerangka ekosistemperumahan.
Capaian program sejuta rumah dalam periode 2015-2019 sebanyak 4,7 juta unit. Sepanjang 2020, capaian program sejuta rumah mencapai 965.000 unit. Hingga September 2021, program sejuta rumah mencapai 763.090 unit.
Basuki menambahkan upaya pengentasan kemiskinan termasuk untuk penurunan stunting tidak cukup dilakukan dengan bantuan sosial tetapi membutuhkan dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi.
"Untuk itu, program perumahan ke depan harus menjadi ujung tombaknya," katanya.
Kementerian PUPR melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi stunting dengan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang dipadukan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui program penyediaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dalam satu pendekatan kawasan.
"Selain itu juga melalui dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan [FLPP] untuk MBR," ujarnya.
