Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perluasan Lahan Pertanian Dinilai Tak Jamin Pasokan Pangan

Perluasan area pertanian tidak serta-merta menjawab tantangan naiknya kebutuhan pangan.
Seorang petani tengah berada di sawah di Sungai Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat. Di kawasan pertanian padi ini banyak tumbuh pembangunan rumah baru yang dapat berdampak pada penyusutan luas lahan tanam padi./Bisnis-Noli Hendrarn
Seorang petani tengah berada di sawah di Sungai Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat. Di kawasan pertanian padi ini banyak tumbuh pembangunan rumah baru yang dapat berdampak pada penyusutan luas lahan tanam padi./Bisnis-Noli Hendrarn

Bisnis.com, JAKARTA – Studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan perluasan lahan pertanian tidak menjamin ketahanan pangan nasional. Ekspansi lahan justru berisiko merusak lingkungan dan memperburuk krisis iklim.

“Jumlah penduduk terus meningkat. Namun jumlah lahan yang tersedia akan tetap sama dan harus berbagi dengan kebutuhan infrastruktur dan industrialisasi,” kata Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10/2021).

Dia mengatakan perluasan area pertanian tidak serta-merta menjawab tantangan naiknya kebutuhan pangan. Karena itu, kemampuan produktivitas di lahan pertanian yang ada perlu ditingkatkan.

Namun, dia tidak memungkiri jika produktivitas sektor pertanian di Indonesia masih rendah. Hal ini, menurutnya, turut dipengaruhi oleh kurangnya riset dan inovasi, serta keterbatasan adopsi praktik budidaya yang baik dan penggunaan teknologi pertanian.

Felippa mengatakan pencetakan sawah baru, apalagi di lahan gambut, akan menghabiskan waktu yang lama. Selain tak menjamin pasokan pangan, karakteristik lahan yang dibuka untuk pertanian juga belum tentu cocok.

“Proyek mencetak lahan sawah baru tidak tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, proyek yang memakan modal besar malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” katanya.

CIPS menyarankan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan dengan menciptakan program pencetakan sawah secara masif. Berkaca pada program pengembangan lahan gambut 1 juta hektare di Kalimantan Tengah pada era Presiden Soeharto, lahan gambut ternyata tidak cocok untuk padi.

“Saat itu yang terjadi malah gagal panen dan kerugian besar karena sudah mendatangkan para transmigran dari Jawa untuk mengolah lahan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Dia mengatakan pemerintah sebaiknya memperkuat produksi pangan yang ada dengan mendukung riset dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas petani agar lebih produktif, termasuk melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Penelitian CIPS lantas merekomendasikan peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan bibit unggul, peningkatan akses pada pupuk, penanganan serangan hama/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.

Selain itu, perlu dilakukan perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper