Bisnis.com, JAKARTA - Capaian penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir kuartal III/2021 dinilai belum mencerminkan penyerapan anggaran yang sesuai jalur atau tepat sasaran. Pasalnya, dari 5 (lima) kluster anggaran, masih ada kluster yang realisasinya di bawah 50 persen.
Realisasi yang terbilang rendah itu adalah pada kluster kesehatan serta dukungan UMKM dan korporasi anggaran PEN 2021. Hingga 24 September 2021, realisasi anggaran PEN kluster kesehatan baru mencapai 46,8 persen dari pagu Rp214,96 triliun; sementara anggaran kluster dukungan UMKM dan korporasi baru menyentuh 42,1 persen dari pagu Rp162,40 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut ketidakseimbangan kecepatan penyerapan pada pos-pos anggaran mencerminkan realisasi belum sesuai jalur atau on-track.
"Ini belum on-track artinya ya. Kenapa ada anggaran yang bisa cepat, dan ada yang lambat. Tentu problemnya juga berbeda-beda," kata Tauhid kepada Bisnis, Rabu (29/9/2021).
Pada anggaran kesehatan, Tauhid menilai masalah yang sama masih menghambat penyerapan anggaran mendekati akhir 2021. Masalah tersebut adalah birokrasi dan administrasi yang masih lambat, seperti misalnya proses verifikasi klaim rumah sakit.
Lambatnya proses tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi kinerja penanganan kesehatan, jika terjadi eskalasi kasus Covid-19 seperti yang terjadi pada pascalebaran dan Juni 2021 akibat varian Delta.
Baca Juga
"Menurut saya ini masih kurang cepat [penyerapannya]. Memang ada perbaikan dari tahun lalu, tapi tidak juga. Realisasi anggaran kesehatan memang relatif lebih lambat, paling rendah gitu," jelas Tauhid.
Di sisi lain, anggaran dukungan UMKM dan korporasi dinilai seharusnya bisa terserap lebih cepat. Meskipun jumlah dan jenis bantuan untuk UMKM beragam Tauhid melihat pemerintah tidak memiliki rancangan yang cukup mampu menjawab kebutuhan UMKM. Persoalannya, tambah Tauhid, bisa terletak pada pendataan, fasilitas, atau kemudahan mengakses bantuan.
Sedangkan, pada waktu yang sama, perbankan masih belum luwes untuk memberikan kredit pada kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.
"Kalau lambat [realisasi anggarannya], maka recovery akan jauh lebih susah. Di saat ekonomi pulih, kan butuh akses permodalan. Akhirnya banyak UMKM yang pulihnya lambat, karena mereka membayar lebih mahal. Harusnya mendapat fasilitas KUR lebih mudah, tapi akhirnya mencari bantuan yang lebih cepat daripada menunggu dari pemerintah yang dirasakan lebih lambat," katanya.
Adapun, sampai dengan 24 September 2021, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp404,70 triliun atau 54,3 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Pertama, kluster kesehatan per 24 September 2021 sudah terealisasi sebesar Rp100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Kedua, realisasi kluster perlinsos sudah mencapai Rp116,02 triliun atau 62,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun.
Ketiga, realisasi kluster program prioritas sudah terserap sebesar Rp60,70 triliun atau 51,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Keempat, realisasi kluster dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp68,38 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp162,40 triliun.
Kelima, realisasi tertinggi hingga saat ini adalah pada kluster insentif usaha sebesar Rp59,08 triliun atau 94 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
