Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan tetap memprioritaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk penanganan pandemi Covid-19. Reformasi APBN pun didorong agar keuangan negara dapat lebih berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam gelaran CIMB Niaga Forum bertajuk Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Rabu (29/9/2021). Dia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang masih terjadi perlu diantisipasi oleh kebijakan anggaran yang tepat.
Menurutnya, pemerintah tetap memfokuskan APBN 2022 untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut melanjutkan rekomposisi anggaran yang telah dilakukan pada 2020 dan 2021, yakni untuk mengatasi masalah kesehatan dan menekan dampak perekonomian.
"Pada 2022 APBN tetap fokus menangani Covid-19, yaitu untuk vaksinasi, boosting [vaksin Covid-19 dosis ketiga], meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan 3T [test, tracing, treatment], juga menyalurkan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani, Rabu (29/9/2021).
Menurutnya, APBN pun akan diarahkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah akan fokus mereformasi iklim usaha dan investasi melalui sejumlah kebijakan.
Selain itu, Sri Mulyani menilai bahwa reformasi sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting untuk menjaga kualitas perekonomian negara. Oleh karena itu, berbagai kementerian menjalankan fungsi masing-masing untuk memastikan aspek kesehatan, ekonomi, dan manusia terus membaik.
Baca Juga
"Misalnya Kemendikbud ini mengatasi pelajar yang hampir dua tahun ini tidak belajar tatap muka, pasti ada ketertinggalan di sana. Kementerian Kesehatan berupaya membangun sistem kesehatan yang andal, dan Kementerian Sosial menjalankan perlindungan sosial, semua didukung APBN," ujar Sri Mulyani.
Dia pun menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan reformasi terhadap APBN itu sendiri, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Terkait aspek pendapatan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Dari sisi pengeluaran, Sri Mulyani akan mendorong agar APBN lebih berorientasi untuk pelayanan masyarakat dan mendukung investasi. Dia menyoroti bahwa APBN seringkali 'habis' untuk keperluan birokrasi, sehingga manfaat bagi masyarakat masih dapat terus diperbesar.
"Sehingga pada 2022 fokus reformasi struktural, juga fiskal," ujar Sri Mulyani.
