Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PUPR meminta Pemerintah Kota Pariaman untuk memperkuat pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan adanya data RTLH yang baik dapat mempermudah pemerintah dalam mengalokasikan bantuan perumahan untuk masyarakat sehingga tepat sasaran.
Menurut Khalawi, adanya data RTLH pada dasarnya perlu mendapat perhatian dari seluruh kepala daerah di Indonesia. Data RTLH merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk mengalokasikan bantuan perumahan bagi masyarakat di daerah.
“Sesuai arahan Menteri PUPR bahwa seluruh kegiatan pembanguan infrastruktur dan perumahan ke depan harus terintegrasi. Jadi tidak hanya rumahnya yang dibangun dan bebas dari RTLH tapi lingkungannya juga harus dibangun,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (28/9/2021).
Walikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Genius Umar menuturkan saat ini pihaknya sudah memiliki data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan dan saat ini tinggal di RTLH.
Dari data yang dimiliki Pemkot Pariaman di lapangan masih ada ribuan masyarakat yang saat ini tinggal di RTLH.
“Kami mengajukan usulan bantuan Program BSPS atau bedah rumah ke Kementerian PUPR tahun depan sebanyak 1.232 unit rumah. Kami telah melengkapi proposal tersebut dengan rincian nama serta alamat lengkapnya sehingga bisa diverifikasi oleh petugas. Kami berharap usulan kami bisa direalisasikan agar Kota Pariaman bebas dari RTLH,” tuturnya.
