Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menawarkan untuk mengambil andil pada saat pemerintah menetapkan pengubahan skema subsidi energi dari sistem terbuka menjadi tertutup. Hal ini agar bantuan yang akan diberikan perusahaan pelat merah ini bisa lebih tepat sasaran.
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengatakan skema subsidi tertutup atau penyaluran langsung ke golongan masyarakat yang berhak menerima adalah dengan mengirimkan dana bantuan langsung kepada rekening masyarakat.
Dia menjelaskan, agar pelaksanaannya berjalan secara transparan, maka nama-nama masyarakat penerima subsidi itu harus ditampilkan dalam laman resmi yang bisa diawasi dan dilaporkan langsung oleh masyarakat.
"Sediakan satu nomor pengaduan, Pertamina siap bantu dengan nomor pengaduan 135 untuk data yang lapor diteruskan ke Kemensos untuk verifikasi. Sudah pernah disampaikan sejak tahun lalu soal pakai nomor 135 ke Kemensos," katanya kepada Bisnis, Selasa (28/9/2021).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ahok itu pun menilai bahwa subsidi langsung kepada masyarakat dapat mengurangi disparitas harga yang ada pada saat ini karena skema yang digunakan adalah subsidi ke barang.
Ahok menambahkan, dengan adanya disparitas harga tersebut maka secara teori berpotensi menimbulkan kecurangan. Dia tidak menampik apabila dalam pelaksanaanya saat ini penyaluran subsidi energi itu sering kali tidak tepat sasaran.
"Prinsipnya jika memungkinkan subsidi langsung ke rakyat akan menghilangkan disparitas harga barang dan secara teori jika ada disparitas harga akan ada fraud," jelasnya.
Adapun rencana penyaluran subsidi energi secara tertutup telah bergulir sejak lama. Namun sejumlah persoalan masih menjadi ganjalan. Salah satu hal yang disorot langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah akurasi data.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi energi sebanyak Rp134 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan subsidi energi tahun ini yang sebanyak Rp128,5 triliun.
