Bisnis.com, JAKARTA — Evergrande Group selangkah lebih dekat ke potensi default atau gagal bayar, setelah perusahaan tidak juga melakukan transfer atas pembayaran bunga kupon obligasi dolarnya pada Jumat (24/9/2021). Situasi ini dapat menimbulkan risiko sistem keuangan China dan menekan pasar dunia.
Para investor khawatir karena batas waktu bunga berakhir tanpa ada pengumuman dari raksasa properti tersebut. Perusahaan tercatat berutang US$305 miliar atau sekitar Rp4.347.4 triliun.
Dilansir dari CNA, Sabtu (25/9/2021), kekurangan uang tunai dan kekhawatiran investor khawatir akan keruntuhan perusahaan dapat menimbulkan risiko sistemik pada sistem keuangan China dan bergema di seluruh dunia.
Batas waktu untuk membayar bunga obligasi sebesar US$83,5 juta atau sekitar Rp1,19 triliun berlalu tanpa komentar dari Evergrande. Belum ada tanda-tanda perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi.
Saat ini, perusahaan memasuki masa tenggang 30 hari. Oleh karena itu, nasibnya belum bisa diprediksi apakah default atau akan bertahan jika berlalu tanpa pembayaran.
Kepala Pendapatan Tetap Asia di Principal Global Investors di Singapura Howe Chung Wan mengatakan periode ini adalah periode keheningan menakutkan karena tidak ada yang mau mengambil risiko besar pada tahap ini.
Baca Juga
"Tidak ada preseden untuk ini pada ukuran Evergrande. Kita harus melihat dalam sepuluh hari ke depan, sebelum China memasuki hari libur bagaimana ini akan terjadi," katanya.
Semakin dekat investor dengan kebijakan dari pemerintah China, semakin sedikit kekhawatiran mereka bahwa krisis utang China Evergrande Group akan berubah menjadi krisis keuangan yang lebih luas.
Itulah pelajaran dari pasar ekuitas China minggu ini, yang bertahan dalam menghadapi kekhawatiran tentang apakah ekonomi terbesar kedua di dunia itu menuju "momen Lehman."
Kondisi itu diperkuat dengan redanya penjualan obligasi dolar AS dan yuan. “Tidak pernah ada preseden membiarkan perusahaan besar bangkrut di China," kata Niu Chunbao, Manajer Dana di Shanghai Wanji Asset Management Co., dikutip dari Bloomberg. Pemerintah tidak akan membiarkan situasi lepas kendali, menurutnya.
