Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta menciptakan mekanisme untuk melindungi peternak kecil dari dominasi korporasi.
Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan pertarungan langsung antara peternak kecil di tengah masyakaat dengan kalangan pengusa besar harus diakhiri.
“Persaingan konglomerasi dengan peternak mandiri kecil harus diakhiri, yang terjadi sampai dengan saat ini perusahaan memasarkan produk ayam hidup sama dengan peternak kecil, di pasar-pasar tradisional,” kata Sugeng melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Minggu (19/9/2021).
Dengan demikian, Sugeng meminta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk menganulir peraturan menteri perdagangan dan pertanian ihwal harga acuan daging dan telur ayam ras.
“Karena dua pelaku yang besar dan kecil ini memasarkan di pasar yang sama sementara biaya pokoknya itu berbeda, ini perlu keadilan, perlu kehadiran negara untuk melindungi,” kata dia.
Langkah itu diperlukan, kata dia, lantaran peraturan menteri perdagangan dan pertanian tidak mampu melindungi peternak kecil ketika terjadi ketimpangan harga di tengah pasar.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siap memecahkan persoalan para peternak mandiri yang mengalami kesulitan pakan akibat pandemi Covid 19 yang berkepanjangan.
Rencananya, pemerintah bakal mendekatkan distribusi pakan ternak khusus jagung dari sejumlah sentra di wilayah produksi lain.
"Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kita akan melakukan langkah cepat pada minggu ini agar kebutuhan jagung khususnya di tiga tempat yang bersoal, yakni Klaten Blitar dan Lampung bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif. Kalau perlu menggunakan subsidi subsidi tertentu," kata Syahrul melalui keterangan resmi, Kamis (16/9/2021).
Selain itu, Syahrul berjanji akan menambah lebih banyak sentra pakan khusus jagung pada daerah yang memiliki basis peternakan. Selanjutnya, kementerian akan melakukan penjagaan dan stabilitas harga agar tetap dalam kendali serta memperbaiki regulasi dan aturan yang bisa melindungi peternak.
