Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19 dinilai harus mengedepankan aspek keberlanjutan, agar pertumbuhan ekonomi yang dikejar dapat tetap memenuhi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah turut menilai perlunya perubahan prioritas dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, negara pun harus mulai mengidentifikasi risiko lain yang menjadi bagian dari SDGs, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bencana alam, dan bencana lingkungan.
Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sesuai yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pembangunan berkelanjutan pun telah ditetapkan sebagai salah satu aspek penting untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup.
"Saat ini, pemerintah juga telah memprioritaskan sektor-sektor yang mengutamakan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, ditambah lagi tema pembangunan inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu pilar dalam tema utama Presidensi G20 Indonesia 2022," ujar Airlangga melalui keterangan resmi, dikutip pada Minggu (19/9/2021).
Menurutnya, contoh kebijakan yang ada adalah pengembangan energi terbarukan, seperti kebijakan mandatori B-30, pengembangan mobil listrik, serta pemanfaatan panas bumi dan tenaga surya. Lalu, eco-tourism dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berwawasan Lingkungan turut menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pada lingkungan global, Airlangga mengklaim bahwa pemerintah terus berupaya memenuhi komitmen dalam Paris Agreement, yang dijalankan melalui pembangunan rendah karbon, yakni penurunan jumlah dan intensitas emisi pada berbagai bidang. Dalam Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030.
Baca Juga
“Upaya inovatif juga telah diinisasi Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya melalui uji coba perdagangan karbon pada sektor ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU] yang telah diluncurkan pada 17 Maret 2021. Uji coba Emission Trading System ini dilakukan untuk mendorong efisiensi PLTU dan menurunkan emisi karbon,” ujar Airlangga.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs, tetapi juga perlu upaya kolektif dari pemerintah, perusahaan, media, dan lembaga pendidikan. Untuk sektor swasta, praktik Environmental, Social and Governance (ESG) atau sering disebut Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis.
“Perusahaan harus dibangun agar bisa tahan terhadap risiko di masa depan. Terlebih Indonesia berada di lokasi yang karakteristik geografisnya rentan bencana. Akan ada banyak kerugian yang harus ditanggung jika prinsip LST ini tidak dijalankan. Selain itu, penerapan LST juga terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan,” ujar Airlangga.
