Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan banyak pengusaha pariwisata kesulitan untuk menghidupkan kembali lini usaha lantaran minimnya modal usaha dan tingginya beban perusahaan selama tiga semester tidak beroperasi.
“Kita sulit di modal kerja karena sudah banyak hotel-hotel yang tutup terutama seperti di Bali. Modal kerja itu dipakai untuk memperbaiki semua peralatan, mesin dan perawatan gedung,” kata Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani melalui sambungan telepon, Selasa (14/9/2021).
Sementara itu, Hariyadi menuturkan perbankan enggan memberi modal kerja kepada perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Alasannya, bank sudah menganggap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berisiko alias terdampak serius akibat pandemi Covid-19.
“Pemerintah harus turun tangan karena program-program penjamin korporasi tidak jalan. Si penjamin berhitung risiko, semua dianggap berisiko jadi tidak ada yang mau diesekusi. Kalau destinasi wisata mau jalan, harus ada intervensi,” kata dia.
Selain itu, dia mengatakan pelaku usaha mencatatkan beban perusahaan yang terbilang tinggi seperti utang-utang ke bank, pemasok, pajak, dan masalah ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah mesti mengintervensi proses restrukturisasi utang yang sedang berjalan.
“Sekarang prosesnya bunga ditumpuk di belakang. Itu kemungkinan besar pasti ada masalah karena bank mau secepatnya untuk dikembalikan. Intinya beban di pariwisata besar sekali atas biaya yang terjadi ini,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Kemenparekraf tengah memantau kesiapan pembukaan 18 destinasi pariwisata prioritas dan Provinsi Kepulauan Riau.
Perinciannya 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas di antaranya Danau Toba, Tanjung Kelayang-Belitung, Kepulauan Seribu-Kota Tua, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Pulau Morotai.
Selain itu terdapat 7 destinasi pariwisata prioritas baru seperti Tanjung Gunung-Sungai Liat, Cikidang-Pelabuhan Ratu, Pangadaran, Ijen-Baluran, Makassar-Selayar-Toraja, Manado dan Raja Ampat. Satu destinasi pariwisata prioritas revitalisasi yakni Provinsi Bali. Belakangan, Kemenparekraf juga memasukkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai cakupan pemantauan rencana pembukaan destinasi wisata di Tanah Air.
“Syarat pembukaannya masih dibicarakan dan akan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemarin ada indikasi jika sudah level dua bisa diujicoba tapi belum resmi dibuka ya. Tapi keputusannya nanti ditetapkan Kementerian Kesehatan,” kata dia.
