Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menargetkan penyusunan Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) untuk industri hilir sawit akan selesai akhir tahun ini.
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Emil Satria mengatakan susunan ISPO yang digawangi pemerintah dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) kini masih dalam pembahasan oleh para pemangku kepentingan. Aturan teknisnya nanti akan berbentuk peraturan menteri atau peraturan presiden.
"Kami sudah dengan DMSI menyusun ISPO hilir, tinggal tugas kami bagaimana mengimplementasikannya ke dalam peraturan menteri atau perpres. Kami harapkan pada 2021 sudah selesai," katanya dalam diskusi daring, Kamis (9/9/2021).
ISPO saat ini masih merupakan sertifikasi yang bersifat wajib bagi semua tipe perkebunan baik milik negara, rakyat, dan swasta. ISPO pun kini sudah sejalan dengan program sertifikasi global Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Sebelumnya diketahui, penyusunan ISPO untuk industri hilir merupakan upaya pemerintah meningkatkan posisi Indonesia pada 2045 dari produsen minyak sawit terbesar di dunia menjadi raja industri hilir sawit.
Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menambahkan, hilirisasi sawit khususnya di industri oleokimia kini telah didorong oleh tren konsumen dunia pada produk terbarukan.
Putu menggarisbawahi tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong hilirisasi dan pengembangan industri oleokimia. Pertama, perluasan kapasitas produksi yang didorong oleh efisiensi setelah pemerintah menerapkan insentif harga gas bumi US$6/MMBTU.
"Insentif harga gas bumi ini telah dirasakan kurang lebih 20 pabrik oleokimia dari 11 perusahaan industri," ujarnya.
Kedua, efisiensi bahan baku minyak sawit melalui penggunaan inustrial vegetable oil, dan ketiga, eksplorasi komersialisasi hasil industri.
"Pemerintah menyediakan tax deduction sebesar 300 persen untuk penelitian-penelitian yang bisa dikomersialkan. Ini akan bisa membantu terus meningkatkan nilai dari produk oleokimia," ujar Putu.
