Bisnis.com, JAKARTA - China berencana untuk mendorong kerja sama antara Makau dan Guangdong atas Pulau Hengqin, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk Makau yang tinggal dan bekerja di zona itu pada tahun 2024.
Rencana tersebut terungkap dalam siaran Kantor Berita resmi Xinhua. Tarif pajak penghasilan perusahaan atau PPh akan menjadi dipangkas menjadi 15 persen untuk perusahaan di zona Hengqin, dibandingkan dengan normal 20-25 persen di China.
PPh orang pribadi untuk penduduk Makau yang bekerja di zona Hengqin akan tetap sama dengan tarif yang mereka bayarkan di Makau, yang lebih rendah dari tarif di China daratan.
Rencana terkait dengan integrasi lebih lanjut antara Makau dan Pulau Hengqin yang berdekatan memperjelas niat Beijing untuk membentuk wilayah administratif khusus – yang sebagian besar bergantung pada pendapatan judi – untuk melakukan diversifikasi.
Ini terjadi pada saat Beijing semakin menindak perjudian ilegal di luar negeri, meningkatkan kekhawatiran atas potensi dampaknya terhadap sentimen di Makau.
Zona kerja sama akan fokus pada pengembangan teknologi tinggi dan industri manufaktur, seperti sirkuit terpadu, energi baru, big data, dan kecerdasan buatan, sesuai dengan pedoman dari Beijing. Sistem kereta ringan Makau akan terhubung ke jaringan Guangdong.
Baca Juga
Pihak berwenang akan mempelajari aliran modal bebas di wilayah tersebut dan mempertimbangkan untuk menghapus tarif barang-barang berkualitas yang memasuki pulau itu, serta mendorong pembentukan dana investasi multi-mata uang di wilayah tersebut untuk mengembangkan industri keuangan, sesuai dengan rencana.
Kampus Hengqin Universitas Makau sekarang akan berada di bawah yurisdiksi kota dan perbatasan baru antara kampus dan seluruh Hengqin tengah dipelajari.
Meskipun rencana tersebut mengarah pada pengembangan Hengqin di masa depan, namun Analis Daiwa Capital Markets Hong Kong Andrew Chung tidak melihat bagaimana rencana ini dapat dikaitkan dengan keberlangsungan enam operator judi di Makau, yang merupakan pilar utama ekonomi kota tersebut.
"Masih harus dilihat apakah lebih banyak kebijakan akan menyusul," katanya.
