Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Google, Facebook dan Microsoft Ngebet Bertemu PM Baru Malaysia, Ada Apa Nih?

Sejumlah perusahaan teknologi raksasa tersebut mengirim surat ke kantor Perdana Menteri Malaysia baru, Ismail Sabri Yaakob, Rabu (1/9/2021). Surat itu membahas kebijakan cabotage Malaysia.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 06 September 2021  |  08:39 WIB
Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 5 Februari 2021 / Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 5 Februari 2021 / Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan multinasional seperti Facebook, Google, Microsoft, dan Amazon berupaya untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta kapal asing diizinkan memperbaiki kabel bawah laut di perairan Malaysia.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Google, seperti dilansir Channel News Asia, Sabtu (4/9/2021). Sejumlah perusahaan teknologi raksasa tersebut mengirim surat ke kantor Perdana Menteri Malaysia baru, Ismail Sabri Yaakob, Rabu (1/9/2021).

Surat itu membahas kebijakan cabotage Malaysia, untuk mengembalikan kebijakan pengecualian yang sebelumnya ditarik oleh rezim pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara perusahaan bentukan Google, Alphabet.

Adapun, aturan cabotage mengatur kegiatan di perairan suatu negara. Perusahaan raksasa tersebut diwakili oleh badan pertukaran Internet nasional Malaysia, Malaysia Internet Exchange (MyIX), yang memimpin keterlibatan dengan pemerintah.

Ketua MyIX Chiew Kok Hin mengatakan situasinya akan berbeda jika industri dalam negeri lebih berkembang, dengan beberapa perusahaan memiliki kemampuan perbaikan kabel yang dibutuhkan.

"Di mana salahnya membiarkan perusahaan teknologi raksasa terus menggunakan kapal asing untuk pekerjaan perbaikan sambil memfasilitasi transfer pengetahuan sehingga industri lokal dapat berkembang," kata Chiew kepada Reuters melalui email, Sabtu (4/9/2021). Dia menambahkan bahwa hanya ada satu perusahaan Malaysia yang mumpuni di industri tersebut, namun tidak memiliki kemampuan.

Facebook, Microsoft dan Amazon.com tidak segera menanggapi pertanyaan Reuters tentang surat tersebut. Begitu juga dengan Kantor Perdana Menteri atau Kementerian Transportasi.

Kementerian tersebut membatalkan kebijakan pengecualian pada November lalu, yang memungkinkan kapal asing melakukan perbaikan kabel bawah laut. Sebelumnya kebijakan pengecualian untuk melakukan hal tersebut diberikan di 2019. Beberapa perusahaan raksasa itu pun menuliskan surat kepada Perdana Menteri saat itu Muhyiddin Yassin, berusaha untuk mengembalikan kebijakan yang dicabut.

Lalu, Ismail Sabri mengambil alih sebagai Perdana Menteri sejak dua minggu lalu setelah Muhyiddin kehilangan mayoritas parlemen.

Kelompok perusahaan teknologi itu mengatakan bahwa sangat prihatin tentang keputusan tahun lalu.

"Pengecualian ini telah memastikan bahwa pekerjaan perbaikan kabel bawah laut dapat dilakukan secara efisien dalam jangka waktu yang singkat, sehingga meminimalkan durasi dan dampak ekonomi dari gangguan kabel," kata mereka.

Sayangnya, tidak diketahui perincian tentang kapan dan bagaimana kabel-kabel itu rusak atau apa dampak kerusakan itu terhadap komunikasi, namun MyIX mengatakan bahwa 98 persen lalu lintas Internet berjalan pada kabel bawah laut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

google facebook malaysia asas cabotage kapal asing
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top