Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketidaksiapan Administrasi Jadi Penyebab PPN Sembako Dibatalkan

Sektor pertanian tersebar di Indonesia, yang akses internetnya tak merata. Ini menjadi tantangan tambahan dari segi administrasi.
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 03 September 2021  |  08:30 WIB
Beras lokal jenis premium Molas Lembor yang diproduksi para petani Lembor di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto: Antara dari BI Perwakilan NTT
Beras lokal jenis premium Molas Lembor yang diproduksi para petani Lembor di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto: Antara dari BI Perwakilan NTT

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidaksiapan sistem administrasi perpajakan menjadi penyebab dibatalkannya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pokok oleh pemerintah.

Sumber Bisnis yang mengetahui masalah ini, mengungkapkan selain desakan dari masyarakat, sistem administrasi yang lemah menjadi penyebab dianulirnya substansi itu dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dia mengatakan pemerintah belum menyiapkan infrastruktur yang kuat untuk mendukung PPN bahan pokok, terutama di sektor pertanian.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak memberikan bantahan maupun pembenaran perihal informasi tersebut.

Dia hanya mengatakan usulan-usulan terkait dengan perubahan aturan perpajakan yang diajukan pemerintah masih dibahas bersama DPR. “Termasuk usulan perubahan terhadap PPN bahan pokok,” kata Neil kepada Bisnis, Kamis (2/9/2021).

Sementara itu, pemerhati pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai perlu kesiapan di setiap sektor untuk mengimplementasikan PPN bahan pokok. Terlebih, sebagian besar sektor pertanian di Indonesia dimiliki oleh pengusaha perorangan.

“Tentunya hal ini akan menyulitkan dan terlalu membebani pengusaha,” kata dia.

Kendala lain adalah kemampuan mengakses teknologi, mengingat saat ini otoritas pajak menggunakan sistem faktur elektronik.

“Sektor pertanian tersebar di Indonesia, yang akses internetnya tak merata. Ini menjadi tantangan tambahan dari segi administrasi,” ujarnya.

Sekadar informasi, pemerintah akhirnya membatalkan pengenaan PPN Bahan Pokok dalam RUU KUP dan tetap mengacu pada Pasal 4a UU No. 42/2009.

Dengan demikian, bahan pokok tetap mendapatkan fasilitas pengecualian. Artinya, masyarakat tetap bisa mengonsumsi kebutuhan pokok tanpa dibebani dengan PPN sebagaimana yang selama ini berlaku.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ppn sembako
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top