Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi cuaca ekstrem La Nina yang diperkirakan akan terjadi pada akhir 2021.
Berdasarkan perkiraan BMKG, pada periode peralihan musim, Oktober hingga November 2021, akan terjadi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung, dan potensi hujan es.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan terjaganya penyediaan pasokan pangan dan berupaya menjaga harga pangan tetap stabil.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah rawan banjir dan tanah longsor juga diminta untuk waspada saat menjelang dan puncak musim hujan.
Musdhalifah mengatakan, langkah antisipasi dari sisi hulu, misalnya akan dilakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan kabupaten/kota oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan simulasi siap bencana, seperti banjir dan tanah longsor.
Di samping itu, Kementerian PUPR akan terus melakukan evaluasi secara berkala rencana operasi waduk terhadap 242 bendungan agar tersedia volume tampungan air pada saat musim hujan terjadi.
Baca Juga
Pemerintah pun mendorong penerapan teknologi pertanian smart farming untuk penanaman padi dan tanaman pangan lainnya dengan cara memanfaatkan data iklim sebagai data sekunder dalam menentukan jadwal tanam, mengukur kebutuhan air, penentuan komoditas tanaman, dan sebagai peringatan dini.
“Early Warning System perlindungan hortikultura akan dibuat agar dapat mencegah dampak negatif curah hujan tinggi/kekeringan terhadap tanaman hortikultur khususnya cabai dan bawang merah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (2/9/2021).
Sementara dari sisi hilir, Musdhalifah menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan stok pangan di BULOG aman khususnya untuk beras, daging, minyak goreng, dan gula.
Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) akan dilakukan oleh BULOG melalui penugasan dari Kementerian Perdagangan, khususnya pada daerah yang harga berasnya diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah juga akan memaksimalkan penyaluran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, antara lain dengan menyediakan beras sesuai selera pasar, melayani secara optimal penyaluran bencana alam dan kebutuhan lainnya, serta pengadaan diutamakan dalam bentuk gabah karena bisa bertahan lama.
Di samping itu, evaluasi stok pangan nasional akan dilakukan pada akhir 2021 dan koordinasi akan terus dilakukan dengan Satgas Pangan untuk pengawasan distribusi dan pencegahan permainan harga.
