Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan setidaknya ada tiga tantangan dalam konstruksi Jalan Trans Papua atau JTP.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa konstruksi JTP harus segera rampung untuk menuntaskan masalah isolasi di Tanah Papua.
Menurutnya, konstruksi JTP di Provinsi Papua Barat telah rampung sepenuhnya, namun masih ada masalah keamanan terkait pembangunan JTP di Provinsi Papua.
“Kita tahu semua dari segi keamanan, ada wilayah yang belum kondusif. Itu [JTP] harus tembus [sampai Wamena], kalau tidak bakal terus mahal [harga bahan pokok di sana],” katanya dalam webinar Ngobrol@TEMPO, Rabu (18/8/2021).
Selain itu, Basuki berujar bahwa tantangan konstruksi JTP lainnya adalah minimnya hutan produksi di Papua. Alhasil, kontraktor harus berhati-hati dalam membangun JTP agar tidak melintasi hutan lindung.
Basuki membandingkan konstruksi JTP dengan pembangunan Tol Banda Aceh—Sigli yang menembus kawasan hutan sejauh 21 kilometer. Konstruksi JTP juga akan melintasi hutan, tetapi pihaknya akan berhati-hati untuk tidak melintas beberapa hutan lindung yang ada di sana.
Di sisi lain, Basuki mencatat tantangan dalam membangun JTP adalah topografi yang ekstrem dan akses yang minim. Menurutnya, hal tersebut membuat biaya transportasi peralatan konstruksi melonjak.
“Membawa alat berat ke lokasi proyek bahkan bisa lebih mahal dari harga alat beratnya sendiri. Kalau excavator harganya Rp1,3 miliar, [biaya] mengangkat [ke lokasi proyek sampai] Rp3 miliar karena harus dipreteli [dan dibawa] dengan helikopter,” ujarnya.
Sampai saat ini, pemerintah telah membangun JTP sepanjang 3.446 kilometer dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 kilometer, belum teraspal 1.712 kilometer, dan belum tembus 16 kilometer.
Konstruksi JTP pada tahun ini ditargetkan bertambah 259 kilometer yang meliputi pembangunan jalan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR menganggarkan Rp9,94 triliun untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat.
Adapun, sekitar 71,93 persen atau Rp7,15 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Secara rinci, Provinsi Papua mendapatkan anggaran senilai Rp4,49 triliun untuk jalan dan jembatan, sedangkan Provinsi Papua Barat mendapatkan alokasi senilai Rp2,66 triliun.
Sejauh ini, progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua telah mencapai 37,95 persen, sedangkan di Papua Barat telah mencapai 44,09 persen.
