Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan anggaran infrastruktur untuk mendukung ketersediaan pelayanan dasar, seperti penyediaan hunian, sistem penyediaan air minum, dan pengolahan limbah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemanfaatan anggaran infrastruktur tahun depan akan digunakan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, dalam bentuk pembangunan 2.250 unit rumah khusus, 3.501 unit rumah susun, 222.425 sambungan rumah sistem penyediaan air minum, dan sistem pengelolaan limbah untuk 7.904 kepala keluarga.
Menurutnya, pemanfaatan anggaran infrastruktur juga didorong untuk meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, seperti pembangunan 205 kilometer jalan baru, 8.244 meter jembatan, dukungan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTSS), pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 kmsp, dan enam bandara baru.
“Anggaran infrastruktur juga digunakan untuk menyediakan energi dan pangan yang terjangkau, andal, serta memperhatikan aspek lingkungan, yakni pembangunan jaringan gas sebanyak 10 juta sambungan rumah, dan 105.000 hektare untuk pembangunan jaringan irigasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur senilai Rp384,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Sri Mulyani menyebut, anggaran infrastruktur tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp170,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp119,2 triliun, dan pembiayaan anggaran sebanyak Rp95,2 triliun.
Pemerintah berencana melakukan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Prioritas pembangunan pun diarahkan terhadap proyek yang memiliki output strategis dan mendukung pemulihan ekonomi, serta penguatan integrasi pendanaan antara kementerian/lembaga dan BUMN/BLU/swasta.
Selain itu, anggaran infrastruktur juga akan digunakan untuk melakukan pemerataan infrastruktur, serta akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital.
Pemerataan akses TIK akan dilakukan dengan penyediaan 2.344 base transceiver station (BTS) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, dan penyediaan kapasitas jaringan internet 25 giga byte per second (GBPS) melalui satelit.
