Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 dan nota keuangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Puan memberikan sejumlah catatan terkait dengan penyusunan dan pembahasan RAPBN 2022. Dia menyebut RAPBN 2022 akan disusun di tengah masa ketidakpastian, lantaran masih dalam masa pandemi Covid-19. Untuk itu, dia menilai diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN 2022.
"DPR RI dan Pemerintah menyadari bahwa RAPBN Tahun 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022," kata Puan dalam pidato di rapat paripurna DPR, Senin (16/8/2021).
Puan menyinggung pertumbuhan ekonomi 2020 yang terkontraksi hingga minus 2,07 persen, year on year. Dia juga menyebut angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi dua digit, sebesar 10,14 persen atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020.
Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat lonjakan tingkat pengangguran dari 4,94 persen pada Februari 2020 atau sebelum pandemi, menjadi 6,26 persen pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa.
"Angka-angka ini menunjukkan begitu luar biasanya dampak pandemi ini terhadap penurunan derajat kesejahteraan rakyat.
Penurunan tersebut bisa saja jauh lebih dalam apabila tidak direspons cepat oleh Pemerintah melalui langkah extraordinary policy dan kebijakan countercyclical di sepanjang tahun 2020," ujarnya.
Puan menyebut DPR RI mendukung langkah Pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termasuk Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih dijalankan Pemerintah hingga saat ini.
Namun, lanjut Puan, Pemerintah harus terus melakukan berbagai perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah.
"Rakyat semakin membutuhkan kehadiran kebijakan dan program Pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi," kata Puan.
Puan menyebut, saat ini Indonesia menghadapi gelombang kedua Pandemi Covid-19, yang sebelumnya telah dialami oleh beberapa negara. Pemerintah, kata dia pun menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat untuk mengantisipasinya.
Namun, lanjut dia, pemerintah harus mengantisipasi berbagai konsekuensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi dibalik kebijakan tersebut.
"Pada Kuartal I dan II Tahun 2021, sebenarnya aktivitas ekonomi kita sudah mulai bertumbuh, ekonomi kita sudah berada pada trajektori (lintasan) pemulihan," ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi pada kuartal I-2021 sebesar 0,74 persen year on year sedangkan pada kuartal II-2021 Pertumbuhan Ekonomi mencapai 7,07 persen year on year.
"Pada Kuartal III-2021, dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," tuturnya.
Dia mengatakan lintasan pemulihan ekonomi 2021 tersebut, dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, pengalaman dalam menjalankan APBN 2021, yang harus merespons penanganan perkembangan Pandemi Covid-19, dan mengakibatkan Pemerintah melakukan berbagai refocusing program dan anggaran, agar dapat diantisipasi pada APBN Tahun Anggaran 2022 yang akan datang.
"Sehingga Pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan lainnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menyebut, terdapat optimisme pemulihan ekonomi global. Dia memapaparkan, berdasarkan World Economic Outlook Juli 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9 persen atau naik 0,5 persen dibanding proyeksi April 2021.
Menurut dia, proyeksi ini akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global.
"Disisi lain, organisasi kesehatan dunia (WHO), memprediksi Pandemi ini belum berakhir hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi kita di tahun mendatang," katanya.
Puan juga mengingatkan risiko dan ketidakpastian yang akan tetap tinggi pada 2022. Hal itu, ucapnya, masih menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia.
Tantangan yang dimaksud adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi Pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.
"Terdapat kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat, akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global. Termasuk di dalamnya adalah potensi risiko nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global," jelasnya.
Menurut Puan, dinamika dan tantangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan Pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian. Untuk itu, tegas Puan, kapasitas dan ketahanan APBN Tahun Anggaran 2022 agar dapat mengantisipasi ketidakpastian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.
