Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RI Bebas dari Resesi, Ini Pesan DPR untuk Pemerintah

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah untuk terus waspada terhadap masih tingginya penyebaran Covid-19 serta penerapan PPKM level 4, yang berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian di paruh kedua 2021.
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2021 mencapai 7,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melonjak tinggi dari kuartal II/2020 di mana terjadi kontraksi dalam, sebesar -5,32 persen.

Sementara itu, dibandingkan dengan kuartal I/2021, ekonomi pada kuartal kedua tahun ini meningkat sebesar 3,31 persen (quarter-to-quarter/qtq).

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi pertumbuhan tersebut serta upaya pemulihan ekonomi oleh pemerintah. Pasalnya, Indonesia akhirnya keluar dari resesi ekonomi yang sudah terjadi selama empat kuartal berturut-turut sejak kuartal II/2020 akibat pandemi Covid-19.

Meski begitu, upaya pemulihan harus terus didorong, mengingat tingginya pertumbuhan di kuartal kedua ini turut disebabkan oleh basis pertumbuhan yang rendah di kuartal II/2020 atau low base effect.

“Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi triwulan II/2021,” kata Anis kepada Bisnis, Kamis (5/8/2021).

Sementara itu, dia juga meminta pemerintah untuk terus waspada terhadap masih tingginya penyebaran Covid-19 serta penerapan PPKM level 4, yang berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian di paruh kedua 2021.

“Pemerintah perlu terus waspada mengingat masih tingginya penyebaran Covid-19, serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada tanggal 5 Juli hingga 9 Agustus 2021, tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Anis mengingatkan agar pemerintah memperhatikan serapan anggaran perlindungan sosial (perlinsos), yang dinilainya belum optimal. Selain serapan, Anis juga menilai sasaran untuk penerima bansos pun masih belum mengalami perbaikan dari tahun lalu.

Adapun, realisasi anggaran perlinsos dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per Juli 2021 telah mencapai Rp91,84 triliun dari total Rp186,64 triliun.

Sementara itu, realisasi dari total keseluruhan anggaran PEN baru mencapai Rp305,5 triliun atau setara dengan 41 persen dari total pagu Rp744,75 triliun per Juli 2021.

Di sisi lain, Anis mendorong pemerintah untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 yang capaiannya kini masih jauh dari target yaitu 180 juta orang.

“Pemerintah juga perlu melakukan akselerasi program vaksinasi Covid-19, karena dari yang ditargetkan 180 juta orang, tapi hingga penyuntikan kedua masih mencapai 40 juta dosis,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper