Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki semester II/2021, realisasi belanja daerah tercatat masih rendah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah agar dapat mempercepat penyerapan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dia mengatakan anggaran TKDD yang disalurkan ke daerah pada 2021 adalah Rp780,48 triliun. Namun, realisasi hingga saat ini baru mencapai Rp373,86 triliun, atau setara dengan 47 persen dari total anggaran.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memanfaatkan APBD untuk membantu masyarakat, berfokus pada usaha kecil dan menengah serta penanganan Covid-19. Hal ini diimplementasikan dalam program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” katanya pada acara Perayaan 20 tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara virtual, Jumat (6/8/2021).
Adapun, Airlangga turut menegaskan refocusing anggaran TKDD untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 pada 2021. Yaitu, penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, refocusing juga dilakukan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sedikitnya 8 persen, untuk vaksinasi Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan daerah.
Adapun, anggaran yang agregat provinsi dan kabupaten/kota atas refocusing adalah sebesar Rp37,2 triliun dengan realisasi Rp6,7 triliun atau setara dengan 17,9 persen dari total anggaran.
Baca Juga
Di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah hingga saat ini masih tinggi, walaupun sudah memasuki 20 tahun desentralisasi atau otonomi daerah.
“Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat masih cukup besar walaupun desentralisasi telah berjalan selama 20 tahun. Saat ini secara rata-rata ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten masih tinggi yaitu 80,1 persen terhadap TKDD,” jelasnya.
