Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Industri Perikanan Butuh Transparasi Data Kebijakan Kelautan

Laporan terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD), WWF Indonesia, dan Marine Change memaparkan nilai bantuan terhadap sektor perikanan tangkap laut cukup signifikan, sekitar US$ 140-210 juta per tahun.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 26 Juli 2021  |  13:55 WIB
Perahu nelayan di tengah laut.  - Antara
Perahu nelayan di tengah laut. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan dari International Institute for Sustainable Development (IISD), WWF Indonesia, dan Marine Change menyatakan sektor perikanan membutuhkan sistem yang transparan terkait dengan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.

Direktur Marine Change Sari Tolvanen mengatakan kendati sejumlah informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran tersedia lewat publikasi pemerintah maupun situs resmi di sejumlah provinsi, tetapi kebanyakan data tersebut tidak lengkap atau bersifat terlalu umum.

Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya melakukan kajian mendalam terhadap dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari bantuan bahan bakar di tingkat pusat, dan kategori dukungan biaya tetap di tingkat provinsi. Bahkan jika perlu, tekannya, pemerintah harus melakukan reformasi atas kebijakan tersebut.

“Efektivitas dukungan perikanan Indonesia harus dipantau dengan menggunakan indikator keberhasilan yang tidak hanya berfokus pada kenaikan produksi. Melainkan mempertimbangkan status stok serta sejauh mana bantuan menjangkau kelompok sasaran yang paling rentan,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (26/7/2021).

Laporan terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD), WWF Indonesia, dan Marine Change memaparkan nilai bantuan terhadap sektor perikanan tangkap laut cukup signifikan, sekitar US$ 140-210 juta per tahun.

Menurutnya, beberapa bentuk bantuan pemerintah dapat mengakibatkan upaya penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan tidak efektif dalam mendukung komunitas perikanan dalam jangka panjang, khususnya untuk para nelayan. 

Untuk pertama kalinya, dengan mengkonsolidasikan informasi baik dari database publik dan pertemuan formal dengan beberapa lembaga termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi terkait, ketiga lembaga tersebut berupaya melakukan analisis terhadap berbagai bentuk bantuan pemerintah pusat dan 3 pemerintah daerah (Aceh, Maluku dan Sulawesi Utara) terhadap sektor perikanan tangkap laut.

Menurut Anissa Suharsono, penulis utama laporan tersebut, yang juga peneliti kebijakan untuk program energi IISD, meski berbagai bantuan pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan publik, tetapi tidak semua bentuk bantuan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Seiring dengan kondisi sosial ekonomi komunitas nelayan yang bergantung pada sektor perikanan, beberapa bentuk bantuan pemerintah berpotensi membahayakan keberlanjutan sektor tersebut.

Di level pusat, kebijakan bantuan bahan bakar, berbagai program pengembangan pembangunan, pemeliharaan dan akses terhadap infrastruktur perikanan secara bersama-sama menyumbang sekitar 90 persen terhadap seluruh bantuan yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 hingga 2020.

Namun, sistem distribusi bahan bakar saat ini - mewakili sekitar 50 persen dari bentuk bantuan tahunan pemerintah pusat terhadap sektor perikanan pada 2017 hingga 2020 - dapat memicu penangkapan ikan secara berlebihan. 

Penelitian awal juga menunjukkan bantuan bahan bakar lebih menguntungkan pemilik kapal ketimbang para nelayan yang seharusnya adalah sasaran utama dari program ini, dan juga sulit diakses oleh komunitas perikanan di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, industri pembuatan kapal dan upaya peningkatan pendapatan, pemasaran, dan promosi dari masyarakat perikanan atau manajemen perikanan hanya memperoleh nilai bantuan yang cukup kecil.

Di level provinsi, bentuk bantuan difokuskan pada pemberian dan modernisasi kapal penangkap ikan, termasuk mesin-mesin dan peralatan penangkap ikan, yang besarnya 60-80 persen dari total pengeluaran para nelayan di Maluku dan Sulawesi Utara.

Sayangnya, berbagai bentuk  dukungan di tingkat provinsi tersebut berisiko meningkatkan kapasitas penangkapan berlebihan di WPP lainnya. 

“[Padahal] sektor perikanan adalah salah satu kunci bagi pengembangan berkelanjutan di Indonesia, karena merupakan sumber penting untuk pangan, penyedia lapangan kerja, dan pendapatan. Oleh karena itu memastikan bantuan pemerintah bisa mendukung kemampuan sektor perikanan untuk menyediakan ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi penduduk lokal secara berkelanjutan, menjadi sangat penting,” kata Manajer Perikanan dan Akuakultur di WWF Indonesia Cut Desyana.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perikanan wwf
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top