Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Abul Halim: Warga yang Butuh Harus Dapat BLT Dana Desa

Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar./Istimewa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (kades) dan relawan desa lawan Covid-19 untuk memastikan seluruh warga desa yang membutuhkan harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Jangan sampai ada warga desa yang terdampak Covid-19, baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” ujarnya seperti yang dikutip Bisnis dalam siaran resmi, Kamis (22/7/2021).

Abdul mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, relaksasi tersebut memungkin BLT Dana Desa diberikan secara rapel, atau sekaligus.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga berharap agar pemerintah daerah dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.

“Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung dicairkan, untuk kemudian diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” jelasnya.

Adapun, data KPM BLT Dana Desa tahun ini, kata Abdul, merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu yang sudah melalui verifikasi ulang. Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa. Dia menyebut data penerima BLT Dana Desa kini bersifat fleksibel.

Abdul lalu menegaskan, BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya. Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 berbasis RT, yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang enggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariaannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM. Sangat fleksibel sekali. Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” ujarnya.

Abdul menjelaskan, kini dana desa yang bersumber dari APBN fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan program Desa Aman Covid-19. Untuk target utama dari tiga program tersebut, menurutnya, adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada pemerintah daeraj untuk terus mendorong realisasi BLT Desa yang masih rendah. Padahal, sudah memasuki semester II/2021.

Sri memaparkan per 19 Juli 2021 BLT Dana Desa baru terealisas sebesar Rp6,11 triliun atau 21,12 persen dari pagu sebesar Rp28,8 triliun.

Bendahara negara tersebut bahkan mencatat masih ada 163 daerah dengan penyerapan BLT Desa di bawah 15 persen. Itu berarti terdapat 25.547 desa yang mendapatkan alokasi anggaran.

“Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen ada 163 daerah yang realisasinya hanya Rp938 miliar. Padahal, anggarannya Rp11,51 triliun. Not even Rp1 triliun realisasinya, [setara] hanya 8,2 persen,” kata Sri pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (21/7/2021).

Sebaliknya, baru terdapat 21 daerah dengan 2.873 desa yang telah merealisasikan BLT Dana Desa di atas 50 persen atau Rp717 miliar dari total anggaran Rp1,2 trilun.

Untuk mengatasi rendahnya realisasi tersebut, maka Sri mengatakan akan mengawal proses penyerapan dana APBN untuk desa tersebut. Mulai dari melakukan relaksasi untuk memudahkan pencairan, berkoordinasi dengan kementerian untuk anggaran terkait, melakukan monitoring APBD dengan Kementerian Dalam Negeri.

Lalu, berkoordinasi dengan penegak hukum, sampai memberikan sanksi dengan mengambil alih transfer ke daerah.

Sri menegaskan bahwa akan terus mendorong perbaikan realisasi anggaran untuk daerah dengan penyerapan yang masih rendah.

“Jangan sampai terjadi ironi di mana anggarannya ada, namun kegiatannya tidak terjadi hanya karena tidak adanya pengambilan keputusan, proses yang berbelit-belit, atau kekhawatiran sehingga kita akan segera melakukan untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk penggunaannya,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper