Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan realokasi anggaran APBN, khusuanya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah memastikan kondisi keuangan Indonesia terkendali meski menghadapi lonjakan Covid-19 dan penerapan PPKM darurat.
“Karena aktivitas dan mobilitas masyarakat jadi terbatas pada masa PPKM Darurat, masyarakat dan UMKM membutuhkan bantuan untuk menopang perekonomian mereka. Kita akhirnya mendorong percepatan penyerapan PEN dan memunculkan kembali beberapa program bantuan sosial,” katanya pada acara Dialog KPCPEN Kamis (15/7/2021).
Menurut Susiwijono, klaster perlindungan sosial pada program PEN ada yang dipercepat pencairannya, diperpanjang periodenya, dan ditambahkan jumlahnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai, mendorong percepatan penyerapan bantuan Bansos PKH, serta Kartu Sembako. Strategi ini dikatakan untuk membantu daya tahan ekonomi masyarakat.
“Bagaimana pun konsumsi masyarakat berkontribusi hampir 60 persen pada Produk Domestik Bruto [PDB] kita,” ujarnya. .
Baca Juga
Menjawab wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga 4-6 minggu ke depan, Susiwijono mengatakan Kemenko Perekonomian dan KPCPEN tengah mengevaluasi PPKM Darurat yang saat ini ditentukan hingga 20 Juli mendatang.
Dari hasil evaluasi bersama kepala daerah tersebut akan diputuskan perpanjangan atau tidak kebijakan PPKM Darurat ini.
“Jumat [16/7/2021] akan ada rapat koordinasi tingkat Menteri dan Kepala Daerah dan kita akan putuskan apakah nanti akan diperpanjang atau tidak. Untuk kekuatan anggaran program PEN kita lakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk merespon hal tersebut,” ungkap Susiwijono.
Dia pun meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi.
Di satu sisi penanganan Covid-19 dan di sisi lain ada aspek pemulihan ekonomi. Menurutnya, hal tersebut sifatnya fleksibel dan dinamis serta memperhatikan perkembangan angka-angka.
"Dengan kondisi saat ini anggaran PEN prinsip utamanya adalah memprioritaskan aspek kesehatan sehingga nantinya setelah kasus melandai, program ekonomi bisa kita dorong kembali,” ucapnya.
Berikut daftar dukungan APBN Rp699,43 triliun untuk program PEN yang direalokasi selama PPKM Darurat:
- Menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp148,27 triliun, menjadi Rp153,86 triliun
- Anggaran kesehatan naik dari Rp172,84 triliun, menjadi Rp193,93 triliun
- Realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp193,74 triliun, menjadi Rp171,77 triliun
- Menaikkan insentif usaha dari Rp56,73 triliun, menjadi Rp62,83 triliun
- Realokasi program prioritas menjadi dari Rp127,85 triliun, menjadi Rp117,04 triliun.
