Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banyak Ekspor Mamin Tertahan karena Kontainer Mahal

Ekspor industri makanan dan minuman seharusnya bisa lebih tinggi dari realisasi saat ini karena banyak produk yang tidak bisa dikirim ke luar negeri.
Pekerja mengemas produk minuman kopi serbuk di pabrik produk hilir PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Banaran, Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/7)./ANTARA FOTO-Aditya Pradana Putra
Pekerja mengemas produk minuman kopi serbuk di pabrik produk hilir PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Banaran, Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/7)./ANTARA FOTO-Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA—Industri makanan dan minuman atau mamin menyebut kendala ekspor yang terjadi saat ini membuat banyak pelaku usaha menahan produknya untuk dikirim ke luar negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan bahwa ekspor makanan dan minuman sejak awal tahun masih naik 12—13 persen.

Dia menyebut, ekspor industri makanan dan minuman seharusnya bisa lebih tinggi dari realisasi saat ini karena banyak produk yang tidak bisa dikirim ke luar negeri.

“Harusnya ekspor kami lebih tinggi lagi, hanya saja memang tidak bisa dikirim karena kontainer langka dan mahal,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).

Adhi menyebut, masih adanya kenaikan ekspor produk mamin disebabkan oleh kebutuhan yang meningkat di sejumlah negara. Apalagi beberapa negara ada yang menerapkan kebijakan lockdown.

Sayangnya, Adhi mengakui, keterbatasan kontainer adalah kondisi di luar kewenangan pemerintah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Di sisi lain, Gapmmi mengapresiasi pemerintah yang secara resmi memperpanjang fasilitas insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP). Menurut Adhi, fasilitas BM-DTP merupakan hal yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengurangi beban pengusaha saat ini.

BM-DTP juga akan mengurangi beban produksi di tengah meningkatnya harga bahan baku di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Walau sebagian kecil karena bahan baku harus diolah lagi, tetapi fasilitas ini bisa menjaga produksi yang mendorong terbukanya lapangan kerja dan memulihkan perekonomian,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ipak Ayu
Editor : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper