Bisnis.com, JAKARTA - Penyebaran varian Delta Covid-19 membuat Indonesia kembali melakukan restriksi ketat, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan bekerja sangat keras untuk memberikan stimulus akibat kebijakan tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa PPKM darurat adalah kebijakan yang bersifat segera dan sementara. Dalam jangka pendek, kebijakan ini akan menimbulkan koreksi pertumbuhan ekonomi.
Menurut perhitungan Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi di semester I akan berada dalam kisaran 3,1 persen hingga 3,3 persen. Pemulihan ekonomi semester II sangat bergantung pada kondisi Covid -19.
Oleh karena itu, APBN tetap responsif, fleksibel, dan antisipatif yang tercermin dari ditambahnya anggaran di bidang kesehatan dari Rp172,84 triliun di awal tahun menjadi Rp185,98 triliun dan sekarang ditingkatkan lagi ke Rp193,93 triliun.
Anggaran kesehatan tersebut terutama untuk pelaksanaan vaksinasi, biaya diagnostik, testing, tracing, perawatan, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan pembelian berbagai obat dan alat pelindung diri (APD).
Anggaran ini juga dipakai untuk iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) serta pemberian insentif perpajakan di sektor kesehatan.
Baca Juga
Di samping kesehatan, APBN juga disiapkan untuk semakin melindungi masyarakat terdampak dengan pelebaran cakupan dan akselerasi penyaluran perlindungan sosial (perlinsos) mulai minggu kedua bulan Juli.
Beberapa contoh perlinsos yang diperluas adalah diskon listrik yang diperpanjang 3 bulan hingga untuk 32,6 juta pelanggan dan BPUM ditambah untuk 3 juta penerima baru sampai September.
Kebijakan tersebut menjadikan anggaran perlinsos menjadi Rp153,86 triliun atau meningkat Rp5,61 triliun dari anggaran sebelumnya Rp148,27 triliun di awal tahun 2021.
“Semua kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka implementasi program PEN dengan total alokasi yang tetap sebesar Rp699,43 triliun. Peningkatan intervensi kesehatan dan perlindungan sosial ini dilakukan melalui refocusing APBN 2021, termasuk di dalam program PEN itu sendiri sehingga tidak menambah kebutuhan pembiayaan”, katanya melalui keterangan pers, Rabu (7/7/2021).
Sementara itu, refocusing, realokasi, dan reprioritisasi APBN 2021 dilakukan baik dari belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), dan pemanfaatan cadangan dalam APBN. Defisit APBN tetap akan bisa dijaga sesuai dengan pagu APBN 2021.
Saat ini, tambah Febrio, fokus pemerintah adalah menurunkan kasus Covid-19 dan menahan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pengelolaan fiskal untuk tetap fleksibel dengan upaya antisipatif dan responsif, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent).
Harapannya, dengan kasus yang cepat terkendali, pemulihan ekonomi dapat segera kembali ke jalur sebelum adanya gelombang baru.
kecepatan pemulihan pandemi sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah seperti PPKM Darurat hingga akselerasi vaksinasi.
Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok sebelum akhir tahun, pemerintah perlu mengakselerasi kecepatan vaksinasi hingga 3 juta dosis perhari pada Oktober-November.
“Ini adalah target yang luar biasa tinggi dan kita membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah,” jelasnya
