Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas pemerintah dalam mengelola pembiayaan di tengah pandemi.
“Saat ini, kapasitas fiskal pemerintah semakin terbatas. Tapi permintah tetap berkomitmen untuk terus melajutkan pembangunan infrastruktur,” katanya pada acara Mid Year Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, Rabu (7/7/2021).
Luky menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Bukan hanya itu, infrastruktur juga digunakan sebagai pegas untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Oleh karena itu, pembangunannya akan dilakukan bersama-sama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan layanan umum.
Tahun ini, tambah Luky, pemerintah menganggarkan kurang lebih Rp417 triliun untuk belanja infrastruktur.
Baca Juga
Angka ini meningkat 48 persen dibandingkan tahun lalu meski sama-sama sedang menghadapi Covid-19.
“Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan produktivitas melalui koneksi, penyediaan infrastruktur energi, pemerataan infrastrktur, dan teknologi informasi komunikasi,” jelasnya.