Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamenkeu Dorong Kerja Sama dengan Perumusan Kebijakan dengan Akademisi

Baik birokrat dan akademisi harus saling berkolaborasi. Tidak hanya terkait dengan penyaluran ide-ide untuk perumusan kebijakan, keduanya dinilai penting untuk bisa berkolaborasi di bidang keterbukaan data.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menunjukkan bukti e-Filling SPT yang telah diisi kepada wartawan di Gedung Mar'ie Muhammad, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menunjukkan bukti e-Filling SPT yang telah diisi kepada wartawan di Gedung Mar'ie Muhammad, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa kelompok akademisi dan birokrat harus saling memahami satu sama lain meskipun memiliki dunia dan bahasa yang berbeda.

Tujuannya, agar memudahkan terciptanya ide-ide untuk menambah pengetahuan dalam merumuskan suatu kebijakan.

“Tidak hanya birokrat yang harus berubah, akademisi juga harus bisa melihat perbedaan dunia ini. Misalnya, akademisi harus bisa menyajikan ide-ide yang dapat diterima oleh birokrat, dengan mengingat bahwa ada keterkaitan politik dalam proses birokrasi. Di sisi lain, birokrat juga harus mulai bisa menerima ragam ide-ide dari riset akademisi, untuk menambah pengetahuan bagi kepentingan pembuatan kebijakan,” jelas Suahasil pada Kongres Internasional ke-19 International Economic Association (IEA) secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Suahasil menyebut baik birokrat dan akademisi harus saling berkolaborasi. Tidak hanya terkait dengan penyaluran ide-ide untuk perumusan kebijakan, keduanya dinilai penting untuk bisa berkolaborasi di bidang keterbukaan data.

Data seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Potensi Desa (Podes), dan data lainnya yang dibiayai oleh negara, kata Suahasil, seharusnya terbuka, gratis, dan dapat diakses oleh semua pihak.

Untuk dapat meningkatkan kerja sama antar sektor yang berbeda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut berupaya untuk mendorong SDM Indonesia agar dapat berkolaborasi di tingkat internasional. Bahkan, pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa dan penelitian melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), untuk meningkatkan kualitas SDM agar siap dalam melakukan kolaborasi internasional.

“Kemudian, kita dapat memberikan akses kepada pembuatan kebijakan. Saya yakin banyak peneliti yang sangat tertarik untuk melihat ide-ide mereka dapat diterjemahkan kepada kebijakan yang nyata,” ungkap Suahasil.

Adapun, Kemenkeu tengah menjadi tuan rumah dari Kongres Internasional ke-19 International Economic Association (IEA). Di hari terakhirnya, Selasa (6/7/2021), kongres ini menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Dari Bukti ke Aksi Nyata, Kolaborasi antara Akademisi dan Pembuat Kebijakan”.

Panel ini diketuai oleh CEO Asakreativita Vivi Alatas, dengan pembicara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, dan Direktur Center for International Development Sumitomo-FASID Professor of International Finance and Development Prof. Asim Khwaja.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper