Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan program pembangunan maupun rehabilitasi irigasi telah mencapai 39,42 persen. Sementara itu, perkembangan serapan anggaran untuk program tersebut di posisi 32 persen.
Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR Suparji mengatakan bahwa pihaknya menargetkan dapat mencapai realisasi 98 persen dari target tahun ini. Adapun, pemerintah menargetkan dapat menyerap anggaran senilai Rp10,92 triliun untuk membangun 14.512 hektare irigasi, serta melakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 202.560 hektare.
“[Target] 98 persen kami optimistis sekali karena kami sudah hitung semua dalam mid term review. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/7/2021).
Suparji menuturkan capaian pihaknya harusnya dapat lebih tinggi, baik secara keuangan maupun pembangunan fisik. Rendahnya capaian program irigasi disebabkan oleh belum rampungnya perubahan anggaran pemerintah akibat refocusing terkait irigasi dan keterlambatan pencatatan perkembangan fisik.
Suparji menjelaskan, pihaknya mendapatkan anggaran tambahan hasil dari pinjaman luar negeri, sedangkan anggaran yang dijadikan acuan adalah anggaran pra-refocusing lantaran revisi anggaran akibat refocusing belum rampung.
Di samping itu, Suparji menilai bahwa perkembangan konstruksi irigasi telah mencapai sekitar 50 persen dari target. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh turunnya target pembangunan irigasi akibat refocusing dan keterlambatan pencatatan perkembangan di daerah.
“Sebenarnya, banyak sudah [proyek irigasi yang] sudah tidak dikerjakan, tapi membebani progres [fisik] kami,” ucapnya.
Menurutnya, strategi yang akan diterapkan pada semester II/2021 adalah melakukan pembayaran pada beberapa proyek kontrak tahun jamak (multiyears contract/MYC).
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya telah menyerap anggaran negara senilai Rp53,16 triliun pada semester I/2021. Dengan kata lain, anggaran yang sudah terserap dari total pagu mencapai 38,01 persen.
Basuki berujar, pihaknya akan menerapkan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis, tepat sasaran, dan efisien. Oleh karena itu, Basuki menganggarkan beberapa kegiatan di luar konstruksi infrastruktur.
Kegiatan yang dimaksud adalah pembuatan anggaran penanganan bencana senilai Rp11,14 triliun, kebutuhan pangan bencana Rp2,19 triliun, dan kebutuhan mendesak lainnya Rp8,95 triliun.
Selain itu, Basuki juga menganggarkan program Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp23,24 triliun dengan target serapan tenaga kerja 1,23 juta tenaga kerja.
