Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengindikasikan akan mengambil pendekatan yang tidak berubah dalam kebijakan terkait China. Namun demikian, kebijakan di bidang perdagangan dinilai harus berbeda dari pendahulunya, Donald Trump.
Direktur Jenderal Perdagangan Komisi Eropa, Sabine Weyand mengatakan pendekatan perdagangan yang berbeda dapat membantu meningkatkan ekonomi AS. Di bawah Trump, perundingan aturan dilakukan secara bilateral tetapi pelaksanaannya hanya sepihak dengan biaya besar bagi ekonomi Paman Sam.
"Saya pikir pengakuan realitas ekonomi ini akan menjadi titik awal yang baik. Apa yang perlu kita lihat adalah rasa keterlibatan yang jelas dan pengakuan bahwa Anda juga perlu berintegrasi ke dalam sistem perdagangan dunia dengan cara yang dapat diterima oleh semua orang,” katanya, dilansir Bloomberg, Rabu (30/6/2021).
Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo memainkan peran kunci dalam menerapkan kebijakan perdagangan Presiden Joe Biden, yang mereka fokuskan pada pekerja dan kelas menengah.
Sejauh ini, pemerintah AS masih meninjau kebijakan terkait China yang diwariskan Trump, termasuk tarif impor tahunan lebih dari US$300 miliar, dan kesepakatan perdagangan parsial.
Tarif yang diberlakukan Trump pada 2018 untuk aluminium dan baja, yang dibenarkan dengan alasan keamanan nasional, juga tetap berlaku.
Baca Juga
Tai membela kebijakan itu, dengan mengatakan kondisi itu telah benar-benar mengguncang ekonomi AS dan aturan itu diperlukan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas global yang sebagian besar didorong tidak hanya oleh China.
Duta Besar UE untuk Washington Stavros Lambrinidis mengatakan Benua Biru sedang berupaya agar AS mencabut impor logam pada akhir tahun.
Dua mitra transatlantik itu berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan mereka. Pada pertemuan puncak awal bulan ini, mereka sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata atas subsidi pesawat selama lima tahun, menciptakan ruang bernapas untuk menyelesaikan masalah dalam perselisihan 17 tahun yang melibatkan tarif ekspor senilai US$11,5 miliar.
Sementara itu, Weyand juga mengatakan perlu ada upaya mereformasi proses penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dimana ada peluag kesepakatan yang besar antara AS dan UE.
Sistem sengketa di wasit perdagangan dunia itu telah lumpuh sejak 2019, setelah pemerintahan Trump secara sepihak menentang semua penunjukan baru ke panel banding yang beranggotakan tujuh orang, dengan mengatakan badan itu telah melampaui mandatnya.
Pemerintahan Biden minggu ini mengatakan tidak akan setuju untuk menunjuk anggota baru ke badan tersebut karena AS terus memiliki masalah sistemik dengan berfungsinya panel tersebut.
"Fungsi penyelesaian sengketa WTO tidak membantu para mitra menemukan solusi. Jadi, saya pikir kita perlu benar-benar merampingkan proses dan memastikan ini sesuai dengan tujuan," katanya.
Weyand mengatakan dia berharap untuk melihat program kerja agar proses sengketa berfungsi kembali pada konferensi tingkat menteri WTO berikutnya pada akhir November.
"Kami tidak akan menghentikan proses dengan menjadi terlalu ambisius, tetapi pada saat yang sama, kami perlu melihat rasa keterlibatan yang nyata,” kata Weyand.
