Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Staf Khusus Menkeu Buka-bukaan Soal Tax Amnesty Jilid II, Jadi atau Tidak?

Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara soal isu Tax Amnesty jilid II dalam dalam Reformasi Perpajakan atau RUU KUP.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 29 Juni 2021  |  20:15 WIB
Staf Khusus Menkeu Buka-bukaan Soal Tax Amnesty Jilid II, Jadi atau Tidak?
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat sosialisasi terakhir tax amnesty di Jakarta, Selasa (28/2). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Menkeu Sri Mulyani sama sekali tidak menyampaikan secara eksplisit mengenai Tax Amnesty jilid II.

Menurutnya, informasi soal Tax Amnesty jilid II tidak dipaparkan saat rapat kerja dengan DPR dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), Senin (28/6/2021). 

“[Tidak ada pembahasan Tax Amnesty jilid II] Lebih ke program peningkatan kepatuhan sukarela,” kata  saat dikonfirmasi, Selasa (29/6/2021).

Sesuai dengan draf RUU KUP yang diterima Bisnis.com, beleid dibuat dalam rangka pemulihan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak atau tax ratio.

Beberapa cara yang akan dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan yang konsolidatif, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (WP). 

Salah satu peningkatan kepatuhan tersebut ada pada pasal 37B. Poin tersebut berisi WP dapat mengungkapkan harta bersih atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta tersebut.

Harta bersih ini adalah nilai harta dikurangi utang yang diperoleh dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Ini dikenakan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 15 persen atau 12,5 persen jika diinvestasikan ke surat berharga negara. Pengungkapan harta bersih berdasarkan draf RUU KUP, disampaikan pada periode 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021.

Sementara itu, Sri pada penyampaiannya di depan DPR menjelaskan bahwa pemerintah melalui kerangka reformasi perpajakan ingin meningkatkan kepatuhan WP.

Caranya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajibannya yang belum dipenuhi secara sukarela. Setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan WP.

Pertama, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta pengampunan pajak (tax amnesty).

Kedua, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2019.

“Kita beri kesemaptan WP melaporkan sehingga kita akan memiliki basis pajak yang kredibel, kuat, dan enforceable [dapat dilaksanakan],” jelas Menkeu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani Tax Amnesty
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top