Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai defisit anggaran yang dilakukan pemerintah pada 2020 dibiayai oleh sumber-sumber yang aman. APBN juga dipastikan akan dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur.
Hal tersebut diungkapkan dalam serah terima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 alias LHP LKPP 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat kemarin, (25/6/2021).
"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman," ujarnya.
Menanggapi pandangan presiden tersebut, Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan bahwa 87 persen utang pemerintah berupa surat utang yang bereda di pasar.
“Tak bisa dijadwal ulang. Jika ada aksi jual, semaput kita,” kata Faisal dalam akun Twitter miliknya sebagaimana dikutip Bisnis.
Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) BPK, realisasi pendapatan negara dan hibah Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp1.647,78 triliun atau mencapai 96,93 persen dari anggaran. Ini terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.285,14 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp343,81 triliun, dan hibah sebesar Rp18,83 triliun.
Baca Juga
Penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendanaan APBN, hanya mencapai 91,50 persen dari anggaran atau turun sebesar 16,88 persen dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp1.546,14 triliun.
Realisasi belanja negara pada 2020 dilaporkan sebesar Rp2.595,48 triliun atau mencapai 94,75 persen dari anggaran. Ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.832,95 triliun, transfer ke daerah Rp691,43 triliun, dan dana desa sebesar Rp71,10 triliun.
Sedangkan defisit anggaran 2020 dilaporkan Rp947,70 triliun atau 6,14 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, realisasi pembiayaan mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91 persen dari nilai defisitnya sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun.
Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri Rp1.225,99 triliun. Ini berarti pengadaan utang 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit.
