Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memproyeksikan penurunan penerimaan negara dari implementasi peraturan harga gas khusus untuk industri tertentu US$6 per MMbtu senilai Rp87,4 triliun selama 5 tahun ke depan.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko mengatakan pemerintah telah membuat proyeksi dari penerapan harga gas khusus industri yang dimulai sejak 2020-2024.
Dia menjelaskan pemerintah harus rela mengikhlaskan penurunan penerimaan negara senilai Rp87,4 triliun dari berkurangnya penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil kewenangan Kementerian Keuangan.
"Idealnya bagian dari kami, kita hitung selama 2020-2024 kita sudah hitung sampai 5 tahun ke depan perkiraaan penurunan kurang lebih Rp87,5 triliun ini penurunan PNBP dan bagi hasil, hanya penerimaan hulu migas bagian negara yang masuk ke Kemenkeu," katanya dalam webinar yang digelar Kamis (24/6/2021).
Namun, dengan adanya harga gas murah tersebut diharapkan dapat menciptakan penghematan pemerintah senilai Rp97,8 triliun.
Arief mengatakan penghematan itu diberikan dari pajak dan dividen dari industri dan pupuk senilai Rp5,8 triliun, konversi pembangkit diesel senilai Rp13,1 triliun, penurunan kompensasi listrik sebesar Rp54,7 triliun, dan penurunan subsidi dari pupuk dan PLN sebesar Rp24,2 triliun.
Dengan demikian, penurunan penerimaan negara senilai Rp87,4 triliun dikompensasi dengan penghematan pemerintah atas penerapan kebijakan tersebut senilai Rp97,8 triliun, maka keuntungan dari penurunan harga gas sampai dengan 2024 adalah senilai Rp10,4 triliun.
"Selain keuntungan secara nilai rupiah dari penurunan harga gas, diharapkan melalui penurunan harga gas akan menciptakan multiplier effect dari sisi tenaga kerja dan juga peningkatan kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan pertumbuhan industri," jelasnya.
