Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kisruh Gojek vs Pengemudi, Pemerintah Perlu Atur Regulasi Soal Kemitraan

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih mengingat jumlah pekerja mitra kian bertambah. Sementara itu, minim perlindungan dari sisi regulasi.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 09 Juni 2021  |  13:58 WIB
Warga mengorder ojek online di Jakarta. - Bisnis/Abdurahman
Warga mengorder ojek online di Jakarta. - Bisnis/Abdurahman

Bisnis.com, JAKARTA – Mekanisme perundingan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berstatus mitra layak dipertanyakan setelah pengubahan insentif bagi pengemudi Gojek berbuntut aksi mogok kerja.

Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, harus ada regulasi yang mengatur hubungan industrial perusahaan dan pekerja berstatus mitra agar tercipta ruang diskusi sehingga transparan.

"Perlu ada aturan pemerintah yang mengatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap orang berhak mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang layak," ujar Timboel, Rabu (9/6/2021).

Dia mengatakan pemerintah juga mesti membuat regulasi bersama yang menjamin upah dan insentif minimum, proses mekanismenya, serta jam kerja. Regulasi terkait, lanjutnya, harus disertai dengan hadirnya infrastruktur pendukung.

Dalam kasus pekerja mitra di perusahaan ride-hailing misalnya. Timboel menyebut perlu ada semacam kehadiran infrastruktur pendukung, seperti misalnya tempat servis gratis bagi pekerja mitra di aplikasi seperti Gojek dan Grab sebagai bentuk lain dari subsidi.

Lebih jauh, dia mengkritisi pemerintah yang selama ini dinilai hanya memusatkan perhatian kepada pekerja di sektor formal. Sementara itu, sambungnya, pemerintah seharusnya melihat angkatan kerja di Tanah Air secara keseluruhan, baik formal, informal, maupun mitra.

Perlu diketahui, jumlah pekerja informal berbasis kemitraan lebih dominan dalam porsi angkatan kerja RI. Dari 130 juta angkatan kerja, 42 persen di antaranya merupakan pekerja formal. Sisanya pekerja informal dan mitra.

"Terlebih, sampai dengan saat ini para pekerja berbasis kemitraan belum tidak diatur jam kerjanya," kata Timboel.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih mengingat jumlah pekerja mitra kian bertambah. Sementara itu, minim perlindungan dari sisi regulasi.

Dari sisi insentif, kata Timboel, mereka juga tidak diatur oleh pemerintah. Hal tersebut harus disertai dengan peran pemerintah. "Saya mendorong pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja mitra. Agar perusahaan aplikator tidak seenaknya mengotak-atik pendapatan mitra. Tidak sehat," tegasnya.

Dengan segala risiko yang ditempuh, pekerja berstatus mitra selayaknya memiliki posisi strategis dalam perundingan bipartit terkait dengan kebijakan perusahaan yang berdampak langsung terhadap hak pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan juga belum mengambil tindakan tegas terkait dengan perihal hubungan industrial antara jutaan pekerja berstatus kemitraan dengan perusahaan seperti Gojek, Grab, dan beberapa perusahaan lain di sektor tersebut.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tenaga kerja kemitraan Gojek
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top