Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa penurunan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun depan akan berdampak pada perseroan.
Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan melorot sebesar 32,94 persen dari pagu DIPA tahun ini menjadi Rp100,45 triliun. Adapun, anggaran konektivitas darat merosot 26,42 persen menjadi 53,96 persen ke posisi Rp39,7 triliun.
"Berkurangnya pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2022 menjadi salah satu tantangan bagi perseroan terkait dengan adanya potensi slowing down dalam perolehan kontrak baru," kata Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo kepada Bisnis, Senin (7/6/2021).
Tjahjo sebelumnya berujar target nilai kontrak baru perseroan sepanjang 2021 adalah Rp20,6 triliun. Angka tersebut naik 21 persen daripada realisasi nilai kontrak baru tahun lalu senilai Rp16 triliun.
Walaupun kontrak tahun depan diramalkan melambat, Tjahjo berujar pihaknya akan tetap fokus menggarap pasar domestik. Perseroan melihat potensi kerja sama proyek flagship dengan perusahaan kelas dunia.
"Ke depannya, perolehan kontrak baru Hutama Karya akan banyak didukung dari proyek non-jalan tol Trans-Sumatra. [Perseroan] khususnya [akan mengincar proyek] road and related buildings," ucapnya.
Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, proyek konektivitas pada 2022 akan difokuskan pada program infrastruktur jalan. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai 54,45 persen dari total anggaran Direktorat Jenderal Bina MArga atau senilai Rp21,62 triliun.
Program infrastruktur jalan akan dilakukan dengan tiga jalur, yakni pembangunan sembilan ruas jalan nasional nontol sepanjang 239 kilometer, preservasi dan peningkatan struktur pada 25 ruas jalan sepanjang 2.230 kilometer, dan penanganan mendesak dan tanggap darurat.
_1652851581.jpg?w=348&h=261)
