Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sedang gencar mengejar visi menjadi produsen halal terbesar di dunia, untuk itu sebagai syarat utama yakni percepatan sertifikasi pun perlu dilakukan.
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIEST) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan salah satu percepatan bisa dilakukan dengan pemberian insentif pada pelaku usaha baik kecil dan menengah. Selanjutnya kualitas produk tentu juga menjadi penting.
"Untuk mendongkrak produk halal baik barang dan jasa bisa dilakukan dengan memberikan insentif dalam proses sertifikasi. Dengan demikian setiap pelaku usaha terdorong mengimplimentasikan halal dalam setiap proses produksinya," kata Irfan kepada Bisnis, Minggu (6/6/2021).
Adapun biaya sertifikasi terdiri dari dua jenis, yakni deklarasi mandiri untuk produknya karena akan lebih menelan biaya yang rendah atau sekitar Rp400.000-Rp500.000 tentunya dengan syarat produknya terjamin halal dan tidak beresiko.
Kemudian, reguler dengan biaya sertifikasi yang dibebankan mulai Rp2,5 juta.
Per Maret 2021, BPJPH mencatat ada 19.071 jumlah pendaftar sertifikasi halal. Sementara sertifikat yang sudah dikeluarkan baru 7.536 atau 39,52 persen untuk 93.547 produk.
Sisi lain, Irfan menyebut sertifikasi memang merupakan salah satu ikhtiar dalam memenuhi standar halal. Namun, yang juga masih menjadi tantangan dunia usaha saat ini adalah literasi halal.
Menurut Irfan literasi halal masih sangat perlu ditingkatkan karena menyangkut banuak aspek seperti teknik pengetahuan halal. Irfan bahkan mencontohkan pada produk mineral pun perlu dilakukan uji kehalalannya.
"Dalam proses air mineral ini menggunakan karbon yang berasal dari tulang hewan. Jadi apakah sudah dipastikan hewan itu yang halal atau bukan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan transaksi Rp3 miliar dari pameran produk halal yakni Indonesia Industrial Moslem Exhibition atau ii-Motion 2021.
