Bisnis.com, JAKARTA - Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menuntut dukungan nyata negara terhadap status maskapai flag carrier yang kian kritis tersebut.
Koordinator Serikat Bersama Garuda Indonesia Tomy Tampatty menilai pembahasan penyelamatan selama ini tidak menyentuh akar permasalahan utama. Selama ini pembahasannya hanya berorientasi pada permasalahan kerugian yang dialami dan berapa banyak dana talangan yang harus dipinjamkan.
"Sebenarnya akar permasalahan yang utama Garuda Indonesia selama ini adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi negara serta dukungannya terhadap status flag carrier," katanya dalam siaran pers yang dikutip, Kamis (3/6/2021).
Dia mengaku menyadari bahwa menurunnya kinerja Garuda lndonesia adalah dampak dari pandemi Covid-19. Namun beban masa lalu juga turut memperburuk kondisi emiten berkode saham GIAA tersebut.
Menurutnya, terkait dengan permasalahan beban masa lalu tersebut, negara harus ikut bertanggungjawab karena kepengurusan perusahaan di masa lalu ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh negara.
Oleh karenanya, dia menuntut adanya reformasi dimana negara harus mempunyai sikap yang jelas terhadap status Flag Carrier Garuda lndonesia dan mendukung penuh semua kegiatan operasional.
Baca Juga
"Oleh karena itu dukungan nyata yang harus dilakukan adalah negara melakukan reformasi, meninjau kembali semua kebijakan dan regulasi yang terkait dengan Domestic Route, Golden Route, dan Golden Time/BestTime seharusnya 60 persen dikuasai oleh negara melalui Flag Carrier yang notabene BUMN milik negara," jelasnya.
Kemudian khusus rute internasional, dia menyebut negara harus meninjau kembali kebijakan Open Sky Policy karena penerbangan maskapai asing sudah terlalu bebas dan leluasa terbang di rute penerbangan beberapa destinasi domestik.
Tomy juga meminta semua kepentingan konektivitas dalam negeri harus dilakukan oleh Flag Carrier Garuda lndonesia. Mewajibkan semua lnstansi Pemerintah, TNl, Polri, Badan dan Lembaga Negara yang mengunakan APBN untuk perjalanan dinas menggunakan flag carrier dengan harga tiket yang disesuaikan dengan pagu anggaran.
"Negara harus membantu menjamin semua upaya Garuda lndonesia dalam melakukan restrukturisasi dan renegosiasi dengan lessor, creditor dan vendor," tambahnya.
Terakhir dia berharap dukungan nyata negara berupa penambahan modal kerja dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) langsung yang nilainya disesuaikan dengan kondisi kelangsungan perusahaan saat ini selain sisa dana PEN Rp7,5 triliun.
"Negara juga harus membentuk tim baik yang terdiri atas BPK, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan investigasi atas semua transaksi masa lalu terkait dengan pengadaan pesawat, mesin pesawat, suku cadang, dan transaksi lainnya yang patut diduga terjadi penyimpangan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
