Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah menyusun kegiatan dan anggaran 2022 berdasarkan skala prioritas serta mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada APBN (Non APBN).
Pasalnya, pagu Indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang ditetapkan untuk tahun depan hanya Rp32,9 triliun atau turun Rp8,4 triliun (20,35 persen) dibandingkan dengan pagu Indikatif tahun lalu.
“Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi. Dengan situasi ini, kami akan tetap berusaha maksimal memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik,” katanya dalam siaran pers yang dikutip, Kamis (3/6/2021).
Dia menjelaskan, setidaknya ada 10 jenis kegiatan yang menjadi skala prioritas pengalokasian anggaran Kemenhub pada 2022, yakni kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Kegiatan yang mendukung kawasan strategis; pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, daerah rawan bencana, serta daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Ada pula subsidi angkutan umum dan pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara. Program pro kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Penyelesaian proyek kontruksi dalam pengerjaan (KDP) dan pembayaran tunggakan. Pemenuhan kebutuhan anggaran multiyears contract project. Penyediaan dana pendamping PHLN/SBSN.
Baca Juga
Pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelaksanaan program vokasional. Terakhir, biaya operasional yang sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran.
“Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional kami juga tetap memprioritaskan dan melanjutkan pelaksanakan program/kegiatan yang berbasis kerakyatan seperti Program Padat Karya dan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat,” jelas Budi.
Dia menuturkan, secara khusus Kemenhub mendapatkan penugasan dari Presiden untuk tiga proyek yang digarap melalui skema pendanaan Blended Financing yaitu melalui APBN dan KPBU Solicited atau proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerja samakan, yaitu, penyelesaian dan optimalisasi pelabuhan patimban, pembangunan pelabuhan tanjung carat di provinsi Sumatera Selatan, dan pembangunan pelabuhan New Ambon di Provinsi Maluku.
"Ketiga Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2023," sebutnya.
