Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah meningkatkan realisasi belanja daerah hingga 40 persen pada kuartal II / 2021 dengan memperbanyak proporsi belanja modal.
“Upayakan belanja modal terus naik, (realisasi belanja) bila perlu ke angka 30-40 persen, itu untuk rakyat. Kurangi belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan pegawai,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (31/5/2021).
Belanja modal pun, lanjut Mendagri Tito, harus bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah memberdayakan program padat karya dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
“Artinya supaya banyak orang yang merasakan dan menerima aliran dana itu melalui program belanja. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ultra mikro dilibatkan dalam pengadaan barang jasa tanpa tentunya mengurangi kualitas,” jelas Tito.
Tito menjelaskan bahwa dengan percepatan belanja barang dan jasa, baik untuk operasional maupun belanja modal dapat menstimulasi pihak swasta bergerak dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.
“Sehingga yang terjadi adalah karena ada uang yang beredar, maka daya beli masyarakat menjadi lebih kuat dan membuat konsumsi rumah tangga yang kuat. Ini sangat penting dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Baca Juga
Tito berharap melalui Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditandatangani pada 11 Mei 2021, dapat mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja daerah yang pada akhir Mei ini baru mencapai 22 persen.
“Saya paham masalah audit dari BPK, ada juga masalah keterlambatan melakukan lelang. Oleh karena itu surat edaran bersama ini hendaknya menjadi pegangan untuk tidak ragu-ragu melakukan kegiatan lelang dan bukan menjadi faktor penghambat rekan-rekan,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja daerah mayoritas masih didominasi belanja pegawai dengan realisasi baru mencapai 21,7 persen atau Rp84,63 triliun dari total pagu belanja pegawai Rp389,36 triliun.
Sementara itu, belanja barang dan jasa tumbuh 10,2 persen atau Rp31,04 triliun. Sedangkan realisasi belanja modal baru 4,4 persen atau Rp7,94 triliun dari pagu Rp181,51 triliun. Lalu untuk belanja lainnya tercatat realisasinya baru 7,9 persen atau Rp20,28 triliun.
