Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal dan mempercepat belanja anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan dan supaya kita tahu semua realisasi belanja pemerintah masih rendah sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD, ini masih rendah,” ungkapnya dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
Penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp700 triliun juga masih tergolong rendah yaitu baru 24,6 persen.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta BPKP agar mengakselerasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga.
Pasalnya, pada kuartal I/2021 realisasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga baru mencapai 10,98 persen, sedangkan untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.
“Karena itu, saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini, ini ada apa? Lalu memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Jokowi.
Baca Juga
Namun, pada saat yang sama, Kepala Negara juga mengingatkan agar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan seperti efisien, efektif, dan akuntabel tetap dijalankan.
Adapun, percepatan penyerapan anggaran diminta untuk dipercepat oleh Presiden karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2021 melonjak tajam menjadi 7 persen dari kuartal sebelumnya di minus 0,74 persen.
“Karena target pertumbuhan kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7 persen dari bayangkan minus 0,74 melompat ke 7 persen, tapi saya meyakini insya Allah kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih,” pungkasnya.
