Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Minta BPKP Akselerasi dan Kawal Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp700 triliun juga masih tergolong rendah yaitu baru 24,6 persen.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 27 Mei 2021  |  10:53 WIB
Presiden RI Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/5/2021). - Antara \r\n\r\n
Presiden RI Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/5/2021). - Antara \\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal dan mempercepat belanja anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan dan supaya kita tahu semua realisasi belanja pemerintah masih rendah sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD, ini masih rendah,” ungkapnya dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp700 triliun juga masih tergolong rendah yaitu baru 24,6 persen.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta BPKP agar mengakselerasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga.

Pasalnya, pada kuartal I/2021 realisasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga baru mencapai 10,98 persen, sedangkan untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“Karena itu, saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini, ini ada apa? Lalu memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Jokowi.

Namun, pada saat yang sama, Kepala Negara juga mengingatkan agar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan seperti efisien, efektif, dan akuntabel tetap dijalankan.

Adapun, percepatan penyerapan anggaran diminta untuk dipercepat oleh Presiden karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2021 melonjak tajam menjadi 7 persen dari kuartal sebelumnya di minus 0,74 persen.

“Karena target pertumbuhan kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7 persen dari bayangkan minus 0,74 melompat ke 7 persen, tapi saya meyakini insya Allah kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi anggaran bpkp
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top