Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi ketimbang regulasi kesehatan lainnya.
Kementerian Kesehatan memiliki banyak fokus sebelum pandemi Covid-19 antara lain tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengendalian rokok melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012, hingga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Tata Kelola Sistem Kesehatan.
Hal-hal tersebut dinilai penting, tetapi harus ditinjau ulang prioritasnya karena Covid-19 selama lebih dari satu tahun telah memberikan dampak luar biasa yang menekan seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan penanganan Covid-19 dan distribusi vaksin memerlukan konsentrasi penuh dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Dia pun mengaku, permasalahan Covid-19 dan vaksinasi menjadi agenda utama komisi kesehatan di DPR.
Sejauh ini sebanyak lebih dari 1,7 penduduk Indonesia terpapar virus Corona. Menjelang libur Lebaran Pemerintah menerapkan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona karena belajar dari situasi sebelumnya jumlah kasus penderita yang terpapar Corona selalu naik usai libur panjang.
"Saat ini agenda utama masih Covid-19 dan vaksin belum ada lagi pembahasan tentang fokus dan prioritas regulasi kesehatan yang lain seperti kampanye hidup sehat tanpa rokok atau pelarangan iklan rokok. Covid-19 menjadi agenda terpenting karena menyangkut keselamatan 271 juta rakyat Indonesia," katanya melalui siaran pers, Selasa (11/5/2021).
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Putih Sari menambahkan kesiapan program vaksinasi saat ini juga merupakan langkah penting.
Menurutnya ukuran pendataan harus jelas mulai dari kebutuhan vaksin, sumber daya manusia, dan tidak kalah penting cara distribusinya sehingga tepat sasaran dan terencana.
"Terkait distribusi vaksin, temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat penggunaan alat penunjang di bawah standar sesuai ketetapan Badan Kesehatan Dunia. Oleh karenanya, pemerintah perlu kerja ekstra keras guna memastikan proses distribusi vaksin berjalan baik dan penanganan pandemi berjalan optimal," ujarnya.
Politisi Partai Golkar Yahya Zaini juga mengingatkan pemerintah perlu berkonsentrasi untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak menurunkan kualitas vaksin.
"Kami menegaskan, DPR terus melakukan pengawasan distribusi vaksin agar aman digunakan masyarakat karena inilah yang harus terus diawasi. Jangan sampai sia-sia vaksinnya. Pemerintah harus menjamin kualitas vaksin yang ada, dari sejak produksi, distribusi, hingga digunakan ke masyarakat, itu semua aman dan efektif," kata Yahya.
