Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden, Rabu (6/5/2021), mengatakan bahwa dia terbuka untuk berkompromi terkait dengan pengurangan usulan kenaikan tarif pajak perusahaan.
Seperti diketahui, Biden mengusulkan kenaikan tarif pajak perusahaan sebesar 28 persen. Kenaikan ini dalam rangka melancarkan ambisinya mendorong belanja infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja.
"Saya terbuka untuk berkompromi, ya. Tidak harus persis seperti yang saya katakan," kata Biden di Gedung Putih ketika ditanya apakah dia bersedia menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 25 persen, bukan 28 persen yang dia usulkan.
Presiden AS tersebut mengatakan dia telah berbicara dengan kepala eksekutif tentang kenaikan pajak yang direncanakan pada perusahaan, tanpa menyebutkan nama mereka. Tetapi Biden mengatakan dia tidak akan mundur dari permintaannya agar paket US$2,25 triliun yang dia usulkan agar diimbangi dengan meningkatkan pendapatan.
“Saya tidak mau defisit belanja,” kata Biden. “Mereka sudah memiliki kita dua triliun di dalam lubang.”
Komentar presiden mengirimkan salah satu sinyal terkuat namun jika proposal ekonominya akan segera menjadi undang-undang dan kemungkinan besar akan terjadi dengan kenaikan pajak perusahaan yang lebih kecil.
Baca Juga
Senator Joe Manchin, seorang Demokrat sentris dari West Virginia, mengatakan dia menentang menaikkan tarif menjadi 28 persen dari 21 persen saat ini, tetapi dia dapat mendukung pajak 25 persen.
Dengan oposisi hampir universal yang diharapkan dari Senat Republik, Biden tidak dapat kehilangan suara dari Demokrat mana pun jika dia berusaha menggunakan proses anggaran khusus untuk meloloskan kenaikan pajak apa pun. Itu berarti Biden kemungkinan akan bernegosiasi dengan partainya sendiri, daripada Partai Republik, begitu Kongres mengambil rencananya.
Kenaikan pajak yang lebih kecil berarti mengurangi pembelanjaan yang diusulkan Biden - yang menurut Demokrat progresif sudah terlalu kecil - atau tim Biden telah menemukan langkah-langkah peningkatan pendapatan lainnya.
Sekelompok bipartisan pembuat undang-undang di DPR telah menyarankan biaya pengguna, seperti pajak atas bensin atau jarak tempuh kendaraan, untuk membantu membayar belanja infrastruktur, tetapi itu bisa bertentangan dengan garis merah pemerintah untuk tidak menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan di bawah US$400.000.
"Biaya pengguna akan membebani rakyat Amerika," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, Selasa lalu (4/5/2021).
“Kami memiliki perbedaan pandangan tentang pembayaran. Menurut kami, 1 persen orang yang berpenghasilan lebih dari US$400.000 setahun dapat membayar lebih sedikit, tetapi kami dapat berdiskusi tentang itu,” kata Psaki.
