Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Inaplas Minta Rencana Penerapan Cukai Plastik Dikaji Ulang

Inaplas menilai cukai plastik akan menghambat pemulihan ekonomi, kok bisa?
Ipak Ayu
Ipak Ayu - Bisnis.com 06 Mei 2021  |  23:47 WIB
Nelayan melintasi muara sungai yang tercemar sampah plastik di Pantai Satelit, Desa Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/4/2019).  - Antara Foto/Seno
Nelayan melintasi muara sungai yang tercemar sampah plastik di Pantai Satelit, Desa Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/4/2019). - Antara Foto/Seno

Bisnis.com, JAKARTA — Industri plastik menyebut rencana peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) melalui cukai plastik pada rencana kerja Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2022 sebaiknya dikaji ulang.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan kondisi saat ini, jika pemerintah justru mengharapkan pertumbuhan ekonomi sebaiknya cukai tidak dikenakan. Pasalnya, industri butuh waktu pemulihan untuk akhirnya dapat melakukan investasi dan mendorong pemulihan.

"Juga katanya mau subtitusi impor maka sebaiknya jangan dikenakan cukai plastik," katanya kepada Bisnis, Kamis (6/5/2021).

Sementara itu, lanjut Fajar jika karena isu lingkungan maka sebaiknya pemerintah turut mendorong tata kelola pengolahan sampah. Pasalnya yang terjadi saat ini pengolahannya masih berantakan. 

Oleh karena itu, alih-alih membebani dengan cukai, asosiasi mengusulkan industri ini diberikan insentif agar pemerintah tidak termakan berbagai agenda tersembunyi dari lembaga-lembaga Internasional.

Fajar sebelumnya pernah menghitung jika cuka ini dikenakan potensi kehilangan pendapatan dari plastik sendiri bila dihitung dari PPH dan PPN maka sekitar Rp3 triliun–Rp4 triliun.

Dengan kondisi itu, artinya pasokan dalam negeri akan memberi harga yang lebih tinggi, sedangkan permintaan masih terus ada. Alhasil, permintaan akan diisi oleh produk impor yang menawarkan harga lebih murah.

Fajar pun menyoroti saat ini untuk produk impor plastik jenis prodegradant dan biodegradable yang saat ini malah menikmati diskon cukai. Padahal dua produk itu dipastikan tidak dapat didaur ulang.

Bahkan, pemulung dipastikan tidak akan mau mengambil jenis tersebut karena tidak laku dan akan merusak sampah daur ulang lainnya.

"Negara lain sudah melarang dua jenis itu masuk, negara kita ini malah aneh bin ajaib. Makanya sekali lagi pemerintah itu kalau membuat kebijakan jangan pakai data lama bicarakan dengan industri, teknologi sudah maju isu lingkungan sudah berubah," ujar Fajar.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak plastik cukai plastik
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top