Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV mempertimbangkan untuk melanjutkan atau bahkan menambah jangka waktu penumpukan peti kemas sebagai kebijakan tetap menjadi 1-14 hari setelah mendengarkan permintaan pengguna jasa.
Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV M. Adji mengatakan perseroan saat ini tengah melakukan perbaikan pelayanan terminal di Makassar, yaitu Terminal Petikemas Makassar (TPM), Makassar New Port (MNP) dan Pelabuhan Makassar. Perseroan juga telah meminta masukan dari para pengguna jasa dalam melakukan pengembangan dan mengoptimalkan dari sisi operasional dan komersial.
Dia melanjutkan dari hasil komunikasi dengan pengguna jasa dari sisi komersialisasi, terdapat sejumlah permintaan agar masa penumpukan peti kemas transhipment yang semula hanya 1-7 hari bisa menjadi 1-14 hari.
"Sebenarnya kami sudah memberikan stimulus atau relaksasi tersebut kepada para pengguna jasa khususnya untuk kegiatan transhipment selama masa pandemi Covid-19 atau sejak Mei 2020 lalu. Untuk itu, kami akan mempertimbangkan untuk melanjutkan atau mempermanenkan," ujarnya, Rabu (28/4/2021).
Dia juga memparkan sejauh ini pelayanan yang telah dilakukan adalah transformasi peti kemas di Makassar New Port (MNP) yang meningkatkan layanan atau Level Of Service. Selain itu agar mendukung Green Port, telah disiapkan program Shore Connection agar kapal dapat menggunakan listrik selama kapal bertambat dan tentunya agar memberikan value pelanggan dengan biaya yang efisien.
Selanjutnya, kata dia, juga akan dilakukan simplifikasi pelayanan peti kemas di TPM dan Cabang Makassar yang merupakan penggabungan Depo dengan Terminal Petikemas.
Baca Juga
Pelindo IV juga saat ini tengah menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) terkait pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan jalan tol menuju Makassar New Port.
Direktur Teknik PT Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto mengatakan, ada sekitar 1 km lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol menuju Makassar New Port (MNP).
Jalan tol dengan panjang sekitar 2 km ini merupakan perpanjangan tol eksisting menuju MNP. Dia menuturkan dengan adanya jalan tol menuju MNP ini merupakan kegiatan strategis pembangunan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan untuk pembebasan lahan dilaksanakan oleh Pelindo IV.
Terkait rencana pemerintah pusat yang menginginkan pengerjaan konstruksi jalan tol menuju MNP segera dilakukan, Prakosa mengatakan bahwa pihaknya berupaya menyelesaikan seluruh pembebasan lahan sekira 1 km elevated yang tersisa.
Dia menyebutkan bahwa target pembebasan lahan diharapkan paling lambat kuartal III/2021 sampai kuartal IV/2021 bisa diselesaikan secara menyeluruh. Sebab saat ini, lebih dari separuh area jalan tol telah siap untuk dilakukan pembangunan konstruksi yang titiknya berada di MNP.
Menurutnya apabila Kementerian PUPR ingin membangun mulai kuartal II/2021 atau III/2021, maka pembangunan bisa dimulai dari lahan milik Pelindo IV yang berada di area pelabuhan. Tersisa beberapa lahan atau tanah yang belum dibebaskan, padahal akan diperlukan untuk keperluan pembangunan jalan tol.
Meski demikian, diakui Direktur Teknik bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan kendala dalam proses pembebasan lahan. Terlebih, pihaknya telah aktif berkoordinasi dan memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Pihaknya juga sudah menyampaikan terkait rencana pembangunan jalan tol ini kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang sangat mendukung pelaksanaan tersebut.