JAKARTA -- Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) hadir untuk meningkatkan pendapatan negara baik berupa dividen, pajak, hingga bukan pajak. Akan tetapi tidak banyak perseroan yang berkontribusi.
“Dilihat dari LKPP [laporan keuangan pemerintah pusat], bisa dilihat bahwa 80 persen dari dividen itu ada disetor oleh sedikit lebih dari 10 BUMN,” katanya pada acara IFG Progress Launching, Rabu (28/4/2021).
Rionald menjelaskan bahwa saat ini masih banyak BUMN yang bergulat dengan dirinya sendiri sehingga masih membutuhkan bantuan pemerintah. Stimulus tersebut bisa dalam bentuk penyertaan modal negara sampai bantuan kebijakan.
“Kita juga tahu beberapa BUMN menunjukkan performa yang kurang menggembirakan,” jelasnya.
Salah satu perseroan tersebut, papar Rionald, ada di sektor asuransi dan penjaminan. Untuk tahun lalu, Kemenkeu masih memahami apabila tahun lalu kinerja industri tersebut negatif. Akan tetapi, ketika ditelisik, tahun-tahun sebelumnya ternyata juga terjadi penurunan kinerja.
Menteri BUMN Erick Thohir pun telah memberi perhatian lebih dengan melakukan banyak program seperti restrukturasi dan perampingan melalui holding.
Baca Juga
“Untuk kami di Kemenkeu, pasang surut kinerja BUMN menjadi catatan. Ini jadi alat kami untuk melihat kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaaan BUMN sehingga harapannya target bisa tercapai,” ucapnya.
