Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ekonom Senior Indef: THR Tak Mempan Dongkrak Konsumsi

Masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah masih cenderung akan berjaga-jaga seperti menyimpang uang di perbankan, ketimbang membelanjakannya. Pasalnya, meskipun mendapatkan THR, masyarakat dilarang untuk melakukan mudik lebaran.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 26 April 2021  |  18:03 WIB
Sejumlah pekerja pabrik rokok menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran saat pembagian di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019). - ANTARA/Yusuf Nugroho
Sejumlah pekerja pabrik rokok menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran saat pembagian di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019). - ANTARA/Yusuf Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) tidak serta-merta mendongkrak konsumsi masyarakat.

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan untuk pemilik usaha agar mempercepat pembayaran THR kepada pekerja. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat sehingga bisa mendongrkak pertumbuhan ekonomi.

Namun, Aviliani menilai justru masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah masih cenderung akan berjaga-jaga seperti menyimpang uang di perbankan, ketimbang membelanjakannya. Pasalnya, meskipun mendapatkan THR, masyarakat dilarang untuk melakukan mudik lebaran.

“Jadi kalau kita lihat data memang menunjukkan orang kelas menengah ke bawah dengan simpanan Rp100 juta ke bawah itu justru meningkat di bank. Itu berarti orang masih berjaga-jaga akan terjadi apa-apa atau tidak, sehingga mereka masih menyimpang uangnya di bank,” jelas Aviliani dalam diskusi virtual, Senin (26/4/2021).

Selain itu, Aviliani juga mengatakan insentif harus disalurkan juga ke tempat-tempat di mana masyarakat dapat melakukan belanja, seperti tempat wisata.

Namun, Aviliani mengingatkan bahwa penyaluran insentif ke tempat wisata atau pusat perekonomian juga harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan. Dia merujuk pada kasus Covid-19 di Indonesia yang kini terlihat kembali naik.

“Menurut saya ini yang lemah di protokol kesehatannya di tempat-tempat umum sehingga menyebabkan meningkatnya lagi kasus. Maka itu harus seimbang antara pembayaran dengan lokasi-lokasi di mana masyarakat bisa spending. Jadi ada uang, juga tidak bisa spending,” jelasnya.

Adapun, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/6.HK.04/IV/2021. SE tersebut salah satunya mengatur batas waktu bagi para pemilik usaha untuk membayarkan THR kepada pekerja.

Ditujukan kepada para pemilik usaha, Menaker berharap agar para pengusaha bisa ikut membantu pemerintah dalam upaya memenuhi target pertumbuhan ekonomi, dengan membayarkan THR kepada pekerja sesuai dengan peraturan dan tepat waktu.

Pada Surat Edaran, pemerintah mewajibkan THR untuk dibayarkan penuh dan tepat waktu atau maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Apabila perusahaan masih terdampak pandemi Covid-19, maka dapat melakukan dialog secara kekeluargaan dengan para pihak dan diberikan kelonggaran batas pembayaran sampai satu hari (H-1) sebelum hari raya keagamaan, dalam hal ini Idulfitri.

“Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di perundang-undangan,” kata Menaker dalam diskusi virtual, Senin (26/4/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Mudik Lebaran thr
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top