Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha ritel memproyeksikan penjualan bisa pulih seperti sebelum pandemi jika pemerintah merealisasikan usulan penyaluran sejumlah insentif.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menjelaskan penurunan omzet ritel secara umum sepanjang 2020 mencapai 70 persen. Pada 2019, omzet yang dibukukan usaha ritel, mulai dari restoran sampai fesyen, diperkirakan mencapai Rp500 triliun.
“Untuk awal tahun ini penurunannya sudah melandai menjadi 30 persen. Karena itu kami usulkan sejumlah dukungan biar bisa bounce back tumbuh di level yang sama,” kata Budihardjo, Senin (26/4/2021).
Budihardjo mengemukakan ada 3 usulan utama yang telah disampaikan peritel kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, peritel mengharapkan agar vaksinasi pekerja di sektor ritel bisa direalisasikan guna menjamin layanan dan aktivitas belanja yang aman.
Dia mengatakan setidaknya terdapat 500.000 orang yang bekerja di sektor ini dan membutuhkan vaksinasi demi menggeliatkan ekonomi.
Usulan kedua mencakup sejumlah dukungan demi menyehatkan arus kas perusahaan ritel dan pusat perbelanjaan yang kerap mendapati bisnis mereka dibatasi selama pandemi. Dukungan ini setidaknya terdiri atas dukungan modal kerja dari perbankan dan suku bunga ringan selama 2 tahun.
Baca Juga
Dia menyampaikan pula permintaan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan agar pemerintah memberi insentif perpajakan. Di antaranya lewat pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah selama beberapa bulan, terutama saat momen Ramadan dan Lebaran.
“Jadi selama 3-4 bulan ini diskon 10 persen ditanggung pemerintah. Tentu akan berhasil mengerek konsumsi seperti diskon PPnBM [pajak penjualan barang merah] pada mobil dan PPN di properti,” lanjutnya.
Ketiga, dalam rangka memulihkan perekonomian, Budihardjo mengatakan peritel bakal kembali menggelar program Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) pada perayaan Hari Kemerdekaan RI. D
ia mengharapkan momen ini dapat dilengkapi dengan stimulus berupa pembebasan biaya ongkos kirim barang maupun diskon PPN untuk pembelian barang secara luring.
“Jika diberlakukan dan diiringi dengan tambahan modal kami dari ritel bakal bisa memenuhi potensi naiknya permintaan barang,” kata dia.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp56,72 triliun untuk insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sementara untuk diskon PPnBM dan PPN pembelian properti ditanggung pemerintah (DTP), pagu anggaran masing-masing adalah Rp3,46 triliun dan Rp4,62 triliun. Realisasi insentif pajak sendiri mencapai Rp14,95 triliun per 16 April 2021.
