Bisnis.com, JAKARTA — Penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan gas bumi dengan harga khusus untuk industri tertentu sebesar US$6 per MMBtu dinilai menekan industri gas dalam negeri. Di sisi lain, penyaluran gas bumi di dalam negeri masih membutuhkan infrastruktur yang lebih baik.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa seluruh rantai bisnis gas sedang mengalami kesulitan karena adanya penetapan harga gas sebesar US$6 per MMBtu. Kebijakan ini membuat keuntungan badan usaha tipis, bahkan rugi sehingga menyulitkan untuk berinvestasi.
"Ini akar permasalahannya bukan hanya dialami PGN, tapi seluruh mata rantai bisnis gas, saya rasa bisa mati bareng-bareng," katanya dalam webinar yang digelar pada Jumat (16/4/2021).
Padahal, Komaidi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur gas sangat sangat dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan gas dengan maksimal sehingga perlu dukungan untuk investasi.
Dia menjelaskan bahwa 85 cadangan dan produksi gas bumi ada di wilayah Indonesia bagian timur, sedangkan 85 persen penggunanya di ada di bagian barat.
Menurut dia, gas di di Indonesia timur tidak bisa dibawa begitu saja, perlu diubah jadi gas alam cair atau liquified natural gas (LNG), tapi proses tersebut membutuhkan biaya tambahan sehingga harganya menjadi mahal. Pilihannya lainnya adalah dengan membangun infrastruktur pipa transmisi distribusi.
Untuk investasi membangun infrastruktur pipa gas tersebut, tentu harus mempertimbangkan keekonomian proyek, serta ada komitmen dari pembeli gas yang melintas pipa tersebut.
"Ini seperti investasi di jalan tol akan menghitung berapa yang lewat sampai investasi kembali, di gas juga begitu," ungkapnya.
