Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada negara-negara untuk memberlakukan pajak kekayaan untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan global yang diperburuk oleh pandemi Covid-19.
Dalam forum ekonomi dan sosial PBB, dia mengatakan ada lonjakan kekayaan orang-orang paling tajir di dunia senilai US$ 5 triliun dalam satu tahun terakhir bahkan ketika mereka yang berada di bawah menjadi semakin rentan.
“Saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solidaritas atau pajak kekayaan bagi mereka yang mendapat untung selama pandemi, untuk mengurangi ketidaksetaraan yang ekstrem,” katanya, dilansir Bloomberg, Selasa (13/4/2021).
Dia menambahkan dunia membutuhkan kontrak sosial baru, berdasarkan solidaritas dan investasi dalam pendidikan, pekerjaan yang layak dan berkelanjutan, perlindungan sosial, dan sistem kesehatan.
"Ini adalah dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya.
Dengan dampak Covid-19 yang menyebabkan utang pemerintah membengkak dan sangat merugikan orang-orang yang lebih miskin, pajak kekayaan sedang diperdebatkan di California hingga Inggris sebagai alat untuk membayar utang dan mengatasi ketidaksetaraan. Senator AS Elizabeth Warren, peraih Nobel Joseph Stiglitz dan ekonom Thomas Piketty termasuk di antara pendukungnya.
Baca Juga
Di AS, Warren, bersama dengan Perwakilan Pramila Jayapal dan Brendan Boyle, telah mengusulkan pajak tahunan 2 persen untuk rumah tangga dan perwalian senilai antara US$50 juta dan US$ 1 miliar, meskipun tindakan tersebut tidak mungkin mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk lolos, terutama di Senat yang terbagi rata.
Secara terpisah, Menteri Keuangan AS Janet Yellen minggu lalu menguraikan usulan konsensus pajak perusahaan minimum di seluruh ekonomi utama dunia.
Upaya itu dimaksudkan untuk membantu membayar rencana stimulus Presiden Joe Biden sambil menghentikan persaingan dunia dalam pajak yang rendah untuk memikat perusahaan dan investasi asing.
