Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BI Paparkan 3 Urgensi Reformasi Ketentuan Perlindungan Konsumen

Penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh otoritas dan regulator terkait, sehingga diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga guna mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK).
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 12 April 2021  |  15:59 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono (kanan)  - Bisnis/Rachman
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono (kanan) - Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan ekosistem perlindungan konsumen di Tanah Air, di tengah tantangan inovasi keuangan digital yang berkembang pesat.

Deputi Gubernur Doni P. Joewono memaparkan ada alasan perlu dilakukannya reformasi ketentuan perlindungan konsumen BI.

Pertama, yaitu perlu adanya pengaturan yang harmonis mengenai perlindungan konsumen untuk keseluruhan kewenangan lembaga publik termasuk BI.

Kedua, komitmen pelaksanaan perlindungan konsumen menurutnya akan mendorong terwujudnya keyakinan konsumen dan pasar yang merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong pertumbuhan yang tinggi serta berkelanjutan.

Ketiga, menjadikan perlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan praktik terbaik internasional,” kata Doni melalui siaran pers, Senin (12/4/2021).

Oleh karenanya, Doni menegaskan penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh otoritas dan regulator terkait, sehingga diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga guna mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2017.

Di samping itu, penyempurnaan ketentuan perlindungan konsumen juga dilakukan BI, di antaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen.

“Sebelumnya, hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran,” jelasnya.

Penyempurnaan ketentuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Penguatan kebijakan perlindungan konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia perlindungan konsumen Layanan Keuangan Digital
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top